Pemko-DPRD Padang Sepakati KUA-PPAS APBD 2017

PADANG - Pemerintahan Kota Padang menyusun sepuluh program yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2017. Program pembangunan tersebut dirancang melalui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Padang Kota 2017 yang disahkan bersama DPRD Padang, (Senin 24/10/2016).

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Padang Tahun 2017 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Padang 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang.

"Sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2007, KUA-PPAS disusun demikian efisien agar proses pembahasannya berjalan efektif," kata Mahyeldi dihadapan anggota DPRD Padang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang.

Sepuluh program pembangunan Kota Padang tahun 2017 antara lain, percepatan Pembangunan Sarana Perdagangan Kota dan Sentra Ekonomi. Prioritas ini diarahkan pada lanjutan pembangunan Inpres III dalam tahun jamak (multiyear) tahun kedua yang telah disepakati bersama dengan DPRD Kota Padang pada tahun 2015 lalu dan ditargetkan pada tahun 2017 mendatang Pasar Inpres I, II, dan IV sudah dapat dioperasionalkan secara optimal.

Pimpinan DPRD Padang terdiri dari Ketua DPRD Erisman, Wakil Ketua Wahyu Iramana Putra dan Wakil Ketua Muhidi menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Padang 2017.

Sektor pendidikan tetap menjadi program prioritas Pemko Padang terutama peningkatan dan pemerataan Mutu Pendidikan. Prioritas ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan gratis ditingkat SD, SMP sederajat dan pemberian beasiswa bagi semua siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin serta peningkatakan olahraga yang berkualitas.

Kendati hingga saat ini ketiadaan terminal bus masih menjadi pekerjaan rumah, Pemko Padang kembali menjanjikan penyedian terminal angkutan dan bus dengan penataan sistem transportasi yang lebih baik. "Penyedian terminal merupakan bagian dari persiapan menuju Kota Padang sebagai smart city," sebut Mahyeldi.

Sekretaris DPRD Padang, Ali Basar

Sejauh ini Pemko Padang mengakui peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal. Nah, dengan meningkatnya status RSUD menjadi Basan Layanan Usaha Daerah (BLUD) diharapkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat juga meningkat. Hal yang sama juga diharapkan juga berlalu pada pelayanan Puskesmas.

Pemko Padang menilai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah nelalui pariwisata perlu dilakukan revitalisasi objek wisata. Pemko melihat wisata wisata keluarga dan konvensi merupakan sektor unggulan yang menjadi nilai jual bagi wisatawan. "Industri pariwasata dan kelautan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing," tegas Mahyeldi.

Suasana Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Padang 2017.

Kemudian, program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan serta penataan lingkungan perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana juga termasuk dalam sepuluh program prioritas Pemko Padang 2017.

Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian serius Pemko Padang. Selanjutnya program kesepuluh, peningkatan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Prioritas diarahkan pada pelaksanaan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya.

KUA-PPAS APBD 2017, mengenai belanja daerah diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan seperti penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan non pajak serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan beberapa kebijakan dan ketentuan sitetapkan anggaran belanja sebesar Rp2,213 triliun yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,223 triliun atau 55,28 persen dan belanja langsung Rp989,79 miliar atau 44,72 persen dari total APBD 2017.

Rancangan KUA PPAS 2017 ini juga memiliki keselarasan dengan prioritas perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan kebijakan pembangunan Kota Padang tahun 2017 yang akan datang.

"Mahyeldi menyadari belum semua misi dan tujuan pembangunan yang direalisasikan mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJM 2014-2019. Masih ada beberapa yang perlu kita selesaikan di tahun 2017 yang akan datang, seperti penyelesaian pembangunan Pasar Raya Blok III, penuntasan masalah banjir dan genangan air, drainase kota, PKL dan beberapa hal lainnya yang telah disampaikan kepada masyarakat yang juga belum terpenuhi," tegas Mahyeldi.

DPRD Padang menilai sepuluh program pembangunan yang disusun Pemko Padang masih merupakan program tahun 2016. DPRD melihat program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat telah ada pada program tahun sebelumnya.

"Kita akan lihat detailnya program ini seperti apa," kata Elly THrisyanti, Ketua Komisi II DPRD Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Erisman mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pembahasan sesegera mungkin.Terkait penyampaian KUA-PPAS APBD 2017 tersebut nanti akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Padang. (adv)