Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
GoNews Group
22 jam yang lalu
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
2
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
GoNews Group
22 jam yang lalu
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
3
'New Normal', Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
Ekonomi
21 jam yang lalu
New Normal, Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
4
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Lingkungan
11 jam yang lalu
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
5
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
GoNews Group
18 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
6
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
Kesehatan
20 jam yang lalu
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
Loading...
Home  /   Berita  /   Lingkungan

Ketua Kharakteker MPW Sumbar Minta PP Segera Konsulidasi

Ketua Kharakteker MPW Sumbar Minta PP Segera Konsulidasi
Ketua Kharekteker MPW Pemuda Pancasila Sumbar Samsir Reba bersama Wakil ketua bidang Politik dan hukum MPW Sumbar Zulfahmi bersalaman komando di Payakumbuh. (bdn)
Senin, 27 Juni 2016 11:45 WIB
Penulis: Bayu De Nura
PAYAKUMBUH--Sebanyak 19 cabang pengurus Pemuda Pancasila (PP) di Sumatera Barat, baru 2 daerah yakni kabupaten Agam dan Kota Pariaman yang sudah melakukan konsulidasi. Sedangkan 17 daerah lagi dinilai lamban, padahal bulan April kemarin, seluruh daerah sudah harus menyelesaikannya.

 “Berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) ke 9 di Kota Batu Jawa Timur, maka disepekati, untuk konsolidasi seluruh daerah se Indonesia ditambah waktunya 3 bulan lagi dan harus selesai bulan September 2016 ini, “ujar ketua kharakteker Majlis Pimpipinan Wilayah (MPW) Sumbar Samsir Rambe didampingi wakil ketua politik dan hukum MPW Sumbar Zulfahmi, S.Sos dan anggota Wandi Syamsir di Payakumbuh, Jum’at (24/6).

Menurut Samsir Rambe yang juga dipercaya sebagai ketua Majlis Pimpinan Nasional (MPN), ketua badan pelaksana kaderisasi nasional dan wakil ketua koordinator wilayah I (Riau, Sumut, Sumbar.Red), orginisasi masyarakat (Ormas) ini merupakan salah satu ormas besar angkatan ke 19.

Agar Pancasila bisa tetap tegak, pemerintah harus menindak segala macam aksi dan tindakan yang bisa membangkitkan kembali paham komunisme di Indonesia. Samsir Rambe menegaskan bahwa saat ini upaya yang diduga bertujuan menghidupkan kembali paham komunisme mulai banyak ditemui.

Kata dia bila pemerintah melalui aparatnya gagal untuk menghalau hal tersebut, ormas Pemuda Pancasila siap untuk mengambil tindakan tegas, guna mencegah munculnya kembali paham komunisme.

"Apabila pemerintah tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita yang akan menegakkan hukum kepada orang-orang yang apancasilais (red: tidak mendukung Pancasila), Untuk menghalau hidupnya kembali paham komunis, tindakan tegas saja tidak cukup." ujar Samsir Rambe lagi.

Masyarakat harus mendapatkan sosialisasi soal apa itu komunisme, dan kenapa paham tersebut tidak boleh berkembang di Indonesia. Menurutnya tidak semua orang yang kedapatan mengenakan atribut PKI, memang betul-betul mendukung komunis. Ia yakin, sebagian besar dari mereka justru tidak memahami hal tersebut. "Bisa saja mereka tidak mengerti," tegasnya.

“Makanya, kita berharap seluruh PP di Indonesia, khususnya kota Payakumbuh segera melakukan konsolidasi. Dengan telah selesai diseluruh Indonesia melakukan konsolidasi, tentunya kita segera pula membuat program untuk menghalau komunis, “ujarnya.***

Editor : M. Siebert
Kategori : Lingkungan, Payakumbuh

Loading...
www www