JAKARTA - Apakah capaian wisatawan mancanegara (wisman) 12 juta versi Kemenpar RI itu sudah memuaskan? Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Gde Pitana itu menjawab tegas: tidak! "Karena internal kami memproyeksikan jauh lebih besar dari angka 12 juta (11.519.275 versi BPS, plus 504.696 wisman bulan Januari-September 2016 yang belum dimasukkan). Kami harus mencicil 20 juta di 2019, agar beban target di 2017-2018 menjadi lebih confidence," kata I Gde Pitana di Jakarta.
Ketua BPS, Kecuk Suharyanto mengakui ada 4,2%, atau 504.696 wisman yang tidak dimasukkan karena belum mendapatkan rekomendasi oleh FMS (Forum Masyarakat Statistik) itu. Karena itu, jika ditotal antara yang dicatat dan yang tidak dicatat BPS, adalah 12 juta wisman. Tapi, lagi-lagi I Gde Pitana, tidak mempersoalkan itu. Menurutnya, target internal Kemenpar jauh lebih besar dari 12 juta.
Apa kendalanya? "Banyak! Saya tidak mungkin memerinci satu per satu. Tetapi gambar besarnya begini, Kementerian Pariwisata ini tidak bisa berbuat sendiri, harus integrated dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Karena itu, Pak Menpar Arief Yahya selalu mengajak semua instansi untuk solid dengan konsep Indonesia Incorporated. Beliau juga tak henti-henti mempresentasikan portofolio pariwisata di daerah-daerah agar CEO-nya berkomitmen penuh ke sektor yang berpotensi mengangkat Indonesia di global level ini," jelasnya.
Kemenpar, kata dia, tugas dan fungsinya lebih mempromosikan dan mengajak orang datang ke tanah air. Destinasi yang menjadi produk pariwisata adalah domain pemerintah daerah, kementerian lain, dan private sectors. "Karena itu, kami tidak hanya mengurus promosi saja, melainkan juga pengembangan destinasi dan industri Pariwisata, dengan menyentuh 3 A, Atraksi, Akses, Amenitas, yang menjadi critical success factor dalam Pariwisata," jelas Pitana.
Bahkan, tahun 2017 ini, tiga besar prioritas pekerjaan Kemenpar adalah Go Digital, Homestay Desa Wisata, dan Air Connectivity. Menuntaskan tiga hal di atas, sudah sama dengan membongkar bottlenecking dunia kepariwisataan di tanah air saat ini. Go Digital di semua lini, dari membangun digital market place dengan mengendors ITX -Indonesia Tourism Xchange, membuat dashboard M-17, Data Werehouse, sampai ke promosi pun dilakukan melalui digital media, seperti Google, Baidu, TripAdvisor, Ctrip, dan lainnya.
Homestay Desa Wisata, lanjut Pitana, Kemenpar berkolaborasi dengan KemenPU-PR, Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemen LHK, Kementerian BUMN. Homestay itu adalah antisipasi atas kekurangan amenitas di destinasi wisata yang sedang dikembangkan, seperti 10 Top Destinasi atau 10 Bali Baru.
Dari Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu-Kota Tua Jakarta, Borobudur Joglosemar, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, Mandalika Lombok NTB, Labuan Bajo Komodo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maluku Utara. Sampai dengan tahun 2019 nanti, ditargetkan 100 ribu homestay yang akan dipercepat di 10 Bali Baru itu.
"Dengan target 20 juta wisman pada tahun 2019, maka kapasitas hotel dan akomodasi tidak akan cukup. Maka solusinya, harus melibatkan masyarakat untuk membangun amenitas, sekaligus membuat kue industri pariwisata bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Istilah Pak Menpar Arief Yahya adalah sharing economy, atau ekonomi gotong royong," jelas dia.
Sama dengan poin ketiga, Air Connectivity, yang menjadi program prioritas 2017 itu adalah untuk membuka lebar-lebar akses menuju ke Indonesia. Saat ini 75% wisatawan ke Indonesia itu melalui pelabuhan udara. Sisanya, melalui penyeberangan laut dan crossborder.
"Kami menghitung, tahun 2017 saja seats capacity penerbangan internasional yang ke Indonesia kurang 4 juta? Karena itu, langkah yang dilakukan adalah dengan 3A, melobi Airlines, mengoptimalkan Airport, dan mendorong percepatan ke Authority (baca: Kemenhub red)," kata dia.
Ada persoalan lain? Pitana menyebut tensi social politik yang naik turun, juga menjadi factor yang memaksa Kemenpar harus bekerja ekstra keras. Karena itu dibentuk Tim Crisis Center, yang bekerja 24 jam memantau setiap situasi, dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan pariwisata.
Dia mencontohkan, sepanjang tahun 2016 saja, ada 14 peristiwa terkait isu keamanan, terutama bom dan aksi demonstrasi di 3 greaters, Bali, Jakarta, Kepri. Tiga greater situ sudah 90 persen masukkan wisman ke tanah air. Bali 40%, Jakarta 30% dan Kepri (Batam-Bintan) 20%. Bahkan, terror bom dan demo-demo besar itu makin intens justru di saat peak seasons Pariwisata, bulan November-Desember 2016.
"Kita semua tahu, Safety dan Security kita di posisi nomor 83, dari 141 negara yang dinilai oleh Travel and Tourism Competitiveness Index Report 2015. World Economic Forum (WEF) itu meranking 14 pilar yang menjadi penentu sukses tidaknya Pariwisata di 141 negara. Safety and Security itu sangat menentukan kedatangan wisman," ungkap Pitana.
Apa kaitannya? Wisman berpotensi membatalkan kedatangan ke Indonesia, jika indkes keamanan Negara ini termasuk dalam kategori "tidak aman".
Negara originasi bisa mengeluarkan Travel Advisory dan Travel Warning kepada warganya untuk tidak berwisata ke Negara yang dimaksud. “Tahun 2016 itu, banyak Negara yang sudah mengeluarkan Travel Advisory dan Travel Warning tersebut. Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, berkali-kali menerbitkan surat itu,” kata Pitana.
Dampaknya, wisatawan yang sudah memiliki planning ke Indonesia akan mengurungkan niatnya. Mereka bisa belok ke nagara lain, atau mengubah rencana kedatangannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Karena ketika surat itu turun, maka Insurance tidak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa di Negara yang dikunjungi. Ini sangat memukul Pariwisata,” jelasnya.
Tetapi, jumlah wisman yang masuk ke tanah air itu tertolong oleh program Kemenpar yang berdampak signifikan. Seperti di Pengembangan Destinasi, ada kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara, lalu deregulasi di bidang cabotage cruise dan CIAT yacht, yang membuat lebih simple. Lalu pengembangan 10 Bali Baru, yang direspons sangat positif oleh market.
Dari sisi kelembagaan, Kemenpar juga terus menaikkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata. Sudah ada 35.000 sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata. Lalu pemberdayaan masyarakat dengan berbagai bimtek, dan memperbanyak kapasitas Sekolah Tinggi Pariwisata dan Poltekpar, di Bandung, Bali, Medan, Makassar, Palembang, dan Lombok. Dari sisi kesekretariatan, Kemenpar juga lompat, dari disclaimer langsung WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. ***
