JAKARTA - Gerakan untuk membangun Indonesia Incorprated terus dikobarkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kali ini Kemenpar berkolaborasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI untuk mengoptimalkan potensi Wisata Bahari Nusantara.
Bertempat di Gedung Mina Bahari 4, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 7 Februari 2017, Menpar Arief Yahya dan Men-KKP Susi Pudjiastuti menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) soal kerjasama yang lebih konkret dan intens dalam pengembangan destinasi wisata bahari itu.
MoU itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pengembangan Sumber Daya Manusia di kawasan wisata bahari. Terutama di 10 “Bali baru” atau 10 Top Destinasi Pariwisata Prioritas, antara Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Ahman Sya dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Rifky Effendi Haridjanto.
Tujuannya untuk mengembangkan potensi sumber daya alam, promosi, dan pemasaran wisata bahari Indonesia, agar mampu mendorong pembangunan daerah dan membantu perputaran ekonomi rakyat sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional.
"Kita punya potensi wisata bahari yang besar. Ada coastal zone (wisata pantai), sea zone (wisata antar pulau) dan underwater zone (wisata bawah laut) yang sangat kuat. Kita harus kembangkan SDA dan SDM nya agar mampu memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat dan bangsa. Ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang harus dilaksanakan," ungkap Menpar Arief Yahya.
Menpar menambahkan, tahun 2017 merupakan tahun sinergi dalam membangun pariwisata Indonesia. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor antara Kemenpar dengan KKP dalam rangka mencapai target 4 juta kunjungan wisman bahari di tahun 2019.
Presiden Joko Widodo di banyak kesempatan sudah menegaskan bahwa core economy bangsa ini ada di pariwisata. Baik wisata budaya, wisata alam maupun wisata buatan. "Hanya Pariwisata yang bisa membuat bangsa ini bisa berdiri tegak, dan bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Bahari kita sangat kaya dengan potensi wisata, panjang pantai kita nomor dua di dunia setelah Canada. 80% coral di dunia hidup di Indonesia. Jumlah pulau kita sekitar 17.500. Itu semua tidak menjadi apa-apa jika tidak dikembangkan sebagai potensi destinasi wisata," ungkap Arief Yahya.
"Pemerintah dalam program pembangunan lima tahun ke depan fokus pada sektor, infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Penetapan kelima sektor ini dengan pertimbangan signifikansi perannya dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dari lima sektor tersebut pariwisata ditetapkan sebagai leading sector karena dalam jangka pendek, menengah, dan panjang pertumbuhannya positif," kata Menpar Arief Yahya.
Presiden telah menetapkan target pariwisata dalam lima tahun ke depan 2019 harus memberikan kontribusi pada perekonomian (PDB) nasional sebesar 8%, menghasilkan devisa 240 triliun, menciptakan 13 juta lapangan kerja, meraih 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di Tanah Air serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.
"Dan itu sangat memungkinkan. Di Agriculture kita susah bersaing, di manufacture apa lagi. Di IT juga tidak mudah mengejar persaingan dunia. Di industry kreatif, kita sangat pede untuk bersaing. Era sekarang sudah masuk ke creative industry atau cultural industry, dimana pariwisata menjadi salah satu yang masuk di dalamnya," paparnya.
Tahun 2017, sektor pariwisata ditargetkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian (PDB) nasional sebesar 13%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 200 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 12 juta, jumlah kunjungan wisman 15 juta dan pergerakan wisnus 265 juta serta indek daya saing (WEF) berada di ranking 40, dari posisi saat ini di ranking 50 dunia.
Menurut Menpar Arief Yahya, kunci sukses dalam rangka mengembangkan pariwisata nasional khususnya dalam mewujudkan target 2017 hingga 2019 mendatang tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terdiri dari: kalangan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan media yang kerap disebutnya sebagai kekuatan pentahelix.
Senada dengan pernyataan Menpar Arief Yahya, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengapreasiasi langkah penandatanganan MoU ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan sinergi antar kementerian. Menteri KKP Susi mengatakan akan mendukung Kemenpar dalam meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta wisata bahari Indonesia.
"Penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting dalam membangun kolaborasi strategis guna mengembangkan wisata bahari Indonesia yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkap Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpar dan KKP tersebut para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemenpar dan KKP. ***
