JAKARTA - Menjadi salah satu destinasi prioritas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), membuat Danau Toba semakin banjir acara. Jumlah wisatawan yang masuk ke ikon pariwisata Sumatera Utara itu terus menanjak. Rencananya, mulai tanggal 23 Desember 2016 hingga 1 Januari 2017 danau vulkanik terbesar di dunia itu akan mengadakan rentetan acara Perayaan Natal 2016 dan Pesta Tahun Baru 2017.
"Acaranya akan sudah dimulai tanggal 23 Desember 2016, selain itu kami sudah mendapatkan kabar bahwa sampai saat ini pak Presiden Jokowi ke Danau Toba pada tanggal 26 Desember," ujar Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Arie Prasetyo.
Acara-acara yang akan digelar di Danau Toba diantaranya, acara festival, hiburan musik, penampilan tari tradisional dan beberapa acara yang mengedepankan kearifan lokal. "Terutama saat Presiden Jokowi datang, acara akan meriah. Karena memang akan banyak yang mudik liburan Natal selain itu juga akan ada wisman yang hadir di acara puncak Natal terserbut," ujarnya.
Indonesia memiliki banyak danau elok dan indah hampir di setiap pulaunya. Namun yang berhasil memikat Presiden Joko Widodo adalah Danau Toba. Kemenpar memang sedang serius-seriusnya membangun Danau Toba. Buktinya, kementerian di bawah komando Arief Yahya itu membentuk badan khusus yakni Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Badan tersebut menargetkan kunjungan 1 juta Wisman ke Danau Toba hingga tahun 2019.
Badan tersebut yakin angka 1 juta itu bisa tercapai karena saat ini kunjungan wisata ke Sumatera Utara sudah diangka 250 ribu. Meski dari 250 ribu itu, hanya sekitar 60 hingga 70 ribu yang mengunjungi Danau Toba. Arie menjelaskan, untuk mencapai 1 juta wisatawan, infrastruktur di kawasan danau yang mengelilingi 7 kabupaten di Sumut itu perlu dibenahi. "Perbaikan infrastruktur untuk memudahkan akses dari dan ke Danau Toba," kata Arie pasca bertemu dengan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kamis (15/12), yang lalu.
Hal lain yang perlu diperbaiki menurut Arie adalah pelabuhan kapal penyeberangan dan kapal 7 turis yang berlayar di Danau Toba dan terkoneksi antar objek wisata. "Jumlah kapal ke Pangururan dari Parapat atau ke Tuktuk Samosir perlu ditambah dan pelabuhannya perlu diperbaiki," katanya.
Selain aksesibilitas di 7 kabupaten kawasan Danau Toba, hal lain yang dianggap penting ialah membuka rute penerbangan internasional. "Kabar baiknya ialah tahun depan Qatar Airways akan masuk ke Bandara Kualanamu, Deli Serdang," tutur Arie.
Dengan masukya maskapai Qatar, peluang turis mancanegara mengunjungi Danau Toba akan terbuka lebar. "Kalau Qatar Airways sudah ke Kualanamu, seterusnya penumpang Qatar bisa terbang ke Bandara Silangit dan Sibisa, Toba Samosir," ujar Arie.
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, lanjut Arie, sudah memetakan potensi yang akan dikelola. Menurut dia, badan ini akan mengelola sekitar 500 hingga 600 haktare lahan disekitar Bandara Sibisa. "Master plan pembagunan 600 haktare itu hampir rampung. Nantinya dikawasan itu akan dibikin seperti kawasan Nusa Dua, Bali dan akan dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba," tutur Arie lagi.
Kawasan seluas 600 haktare itu menurut Arie diambil dari kawasan hutan sekitar Bandara Sibisa. Dikawasan seluas 600 haktare yang akan dikelola Badan Otorita Danau Toba itu, nantinya akan dibangun hotel, resort dan balai pertemuan. "Perizinan dan penyerahan kawasan hutan itu ke Badan Otorita Danau Toba dikerjakan oleh Kementerian Kehutanan. Kami menargetkan event-event internasional ke Danau Toba sesuai arahan Presiden Joko Widodo," katanya.
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dibentuk tanggal 1 Juni 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016. Pertimbangan dibangunnya Badan Otorita Danau Toba adalah untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dalam Perpres itu disebutkan, untuk melaksanakan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Otorita Danau Toba berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sedangkan susunan organisasi Otorita Dana Toba, menurut Perpres ini terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Danau Toba.
Selain itu, Dewan Pengarah juga mensinkronkan kebijakan kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah, mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Danau Toba, serta memberikan petunjuk pelaksanaan dan pengawasan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Danau Toba.
Untuk Badan Pelaksana, merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata. Susunan organisasi Badan Pelaksana terdiri dari: Kepala; Pejabat Keuangan; dan Pejabat Teknis, yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah. Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah. (*/dnl)
