Loading...
Home >  Berita >  Politik
Politik
Jelang Pilwako Pekanbaru 2017
61f46c31b70186fe554ab0ny8-45608.jpg
PEKANBARU - Calon Walikota Pekanbaru, Periode 2017-2021 Zulfan Hafiz, kembali melakukan silaturahmi ke para tokoh, pemuka masyarakat dan kalangan penting di Kota Pekanbaru. Agenda silaturahmi ia lakukan guna minta dukungan serta doa restu para tokoh tersebut.
Jelang Munaslub Partai Golkar
legislatifco_ubqjs_1236.jpg
JAKARTA- Indra Bambang Utoyo, mengaku siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslub nanti. Dia mengklaim pencalonannya sebagai Ketum Golkar, guna menjawab semua kegelisahan yang selama ini mendera partai berlambang pohon rimbun si beringin kuning.
Jelang Munaslub Partai Golkar
legislatifco_7gc5r_1230.jpg
JAKARTA- Ketua DPP Partai Golkar Ir Indra Bambang Utoyo SE menyatakan siap maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar saat Musyawarah Nasional mendatang. Politikus senior asli wong kito Palembang ini, menyakan kesiapanya pada pertarungan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Rencana Revisi UU Pilkada
legislatifco_eej57_1223.jpg
JAKARTA- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas mengusulkan agar revisi UU Pilkada dipercepat. Melalui Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, revisi tersebut harus segera dibahas, supaya ada ketetepan perturan dan pedoman dalam pilkada 2017 nanti.
legislatifco_gkksw_1220.jpg
JAKARTA- Ada pemandangan yang beda saat kunjungan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid kali ini, dimana ratusan perawat cantik berkumpul memenuhi aula Balai Yos Sudarso, Komplek Perkantoran Walikota Jakarta Utara, Kamis (25/02/2016).
legislatifco_vtk9g_1219.jpg
JAKARTA- Wakil Ketua MPR Ri, Hidayat Nur Wahid mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang status darurat narkoba, dan berbagai kejahatan anak serta ibu, juga darurat LGBT.
legislatifco_lqkpf_1217.jpg
JAKARTA- Rencana Pembahasan soal RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di DPR belum juga ada kejelasan, bahkan sejumlah fraksi di DPR masih meminta tambahan waktu guna mempelajari draf RUU yang sudah diusulkan pemerintah dan masuk ke DPR RI.
gosumbarcom_psmfh_3302.jpg
PADANG - Bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Solok Selatan akan dilantik Maret 2016 ini. Pasangan ini dilantik dalam pelantikan Gelombang II, karena kemenangan keduanya mendapat gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikatakan Koordinator Devisi Teknis KPU Sumbar M. Mufti Syafrie kepada GoSumbar.com, Rabu (24/2/2016).
legislatifco_e8dy2_1204.jpg
JAKARTA- Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah disahkan menjadi Undang-undang lewat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari Selasa (23/02/2016) kemarin . Menurut Anggota Komisi V yang juga politisi Gerindra Moh Nizar Zahro, UU tersebut merupakan prestasi dari DPR RI. Karena menurutnya, UU Tapera ini adalah UU yang merupakan inisiatif dari DPR RI dan sangat di tunggu oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh indonesia. "Seperti yang termaktub dalam UU tapera ada beberapa syarat untuk bergabung dalam Tapera antara lain, minimal pemohon berumur 20 tahun, sudah menikah dan untuk warga negara asing yang memiliki visa minimal 6 bulan. Kemudian memiliki penghasilan di bawah upah minimum dan di atas 60 tahun, yang selanjutnya adalah badan Pengelola (BP) Tapera menjamin peserta untuk memiliki rumah, terakhir BP Tapera tidak bisa dibubarkan dan atau dipailitkan," jelasnya, Rabu (24/02/2016) di Senayan Jakarta. Dengan disahkannya RUU ini kata Zahro, maka pemerintah saat ini memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya, yang akan dikelola badan pengelola Tapera untuk penyediaan rumah murah dan layak. "Sehingga Pekerja dan Pemberi Kerja (Pengusaha) sama-sama diuntungkan dan pastinya akan terasa asas manfaatnya . Jadi tidak hanya ditanggung pekerja saja tetapi juga ditangung pemberi perusahaan tempatnya bekerja," jelasnya lagi. UU Tapera yang disahkan pada paripurna DPR RI, juga disebutkan, iuran Tapera ini dikenakan sebesar 3% dari total upah yang diterima seorang pekerja. Dari 3% tersebut, sebagian ditanggung pengusaha atau perusahaan pemberi kerja, sementara sebagiannya lagi ditanggung pekerja itu sendiri. "Adapun besaran yang akan ditanggung pemberi kerja dan berapa yang harus ditanggung pekerja, pasti nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU ini. saya berharapa agar pemerintah melibatkan setiap stakeholder agar keputusan akhirnya nanti tidak merugikan salah satu pihak," tukasnya. Sementara uang yang terhimpun dalam Tapera ini, katanya lagi, akan dikelola sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur perumahan rumah murah bagi para pekerja dengan penghasilan yang cenderung rendah. "Selama ini para pekerja kita kesulitan memiliki rumah karena harganya sangat mahal. Dengan adanya dana ini, negara punya anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan perumahan yang layak dan berbiaya murah,akibat ada payung hukum yang telah di sahkan menjadi UU Tapera," tegasnya. Dirinya juga menambahkan, berdasarkan data BPS jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (bpr) meningkat hingga kini mencapai 15 juta backlog (kebutuhan rumah). Jumlah ini akan terus bertambah karena terbatasnya anggaran negara untuk menyiapkan tempat tinggal kepada masyarakat miskin. "Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp5 triliun untuk menyiapkan rumah kepada masyarakat miskin setiap tahunnya. Dengan uang sebanyak itu, negara hanya mampu menyiapkan kebutuhan rumah 300-500 unit setiap tahunnya.sementara permintaan akan rumah tinggal mencapai satu juta unit pertahunya," pungkasnya. ***
legislatifco_mf97v_1202.jpg
JAKARTA- Ketua MPR Zulkifli Hasan, mengaku sudah menyiapkan semua tahapan-tahapan wacana GBHN. Hal itu ia sampaiakan saat memimpin rapat gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Lembaga Pengkajian di Ruang GBHN, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/02/2016).
legislatifco_3dtas_1201.jpg
JAKARTA- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan selalu bersemangat dalam mengajak generesi muda Islam untuk berprestasi setinggi mungkin. Terutama untuk meraih pendidikan, menguasai sektor ekonomi dan merebut kekuasaan.
gosumbarcom_xemej_3278.jpg
PADANG - Fraksi Golkar DPRD Padang sudah menyiapkan pengganti M Dinul Akbar dengan mengirimkan sudah mengirimkan surat permintaan pengganti antar waktu (PAW) ke DPD Partai Golkar Kota Padang.
legislatifco_g8wf8_1195.jpg
JAKARTA- Guna mengatasi kegaduhan soal revisi UU KPK, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, mengusulkan agara rencana tersebut segera dihapus dari Prolegnas.
Rencana Revisi UU Pilkada
legislatifco_j9jzl_1193.jpg
JAKARTA- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, tetap mengharamkan mantan napi khususnya koruptor, narkoba, dan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai calon kepala daearah.
Kisruh Revisi UU KPK
legislatifco_hpkvr_1192.jpg
JAKARTA- Organisasi yang terhimpun dalam Koalisi Antikorupsi seperti ICW, Perludem, IPC, TI, Change, YLBHI, PSHK, dan Pemuda Muhammadiyah pada kamis, 24 Februari 2016 menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.
gosumbarcom_4dvcy_3251.jpg
PADANG - Adanya rencana Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk memutasi dan merotasi sejumlah pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kabinet barunya bersama Wagub Nasrul Abit dalam beberapa bulan ke depan, mulai mendapat sorotan berbagai kalangan, termasuk DPRD Sumbar.
legislatifco_cbukx_1177.jpg
JAKARTA- Maraknya acara yang menampilkan para pelaku LGBT memang sudah sangat meresahkan. Bahkan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta secara khusus agar stasiun televisi tidak mempromosikan pelaku dan perilaku LGBT, baik itu hostnya maupun acara yang dikemasnya.
Jelang Munaslub Partai Golkar
legislatifco_anazr_1176.jpg
JAKARTA- Kabar mengejutkan datang dari mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, dirinya menyatakan siap maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) nanti.
legislatifco_h4yu8_1161.jpg
JAKARTA- Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta turut hadir dalam puncak perayaan Cap Go Meh di Kalimantan Barat. Putra daerah yang juga asal Kalimantan Barat itu, dalam sambutannya mengatakan, merayakan karnaval Cap Go Meh saat ini merupakan buah dari perjuangan reformasi.
Kisruh Revisi UU KPK
legislatifco_dv35r_1156.jpg
JAKARTA- Jika Anggota DPR RI menyesalkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo, sementara para pengamat politik justru memberi apresiasi.
Kisruh Revisi UU KPK
legislatifco_wtv9t_1155.jpg
JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesalkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharadjo yang mengancam mundur jika Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK tetap direvisi.
Kopiah Identitas Bangsa
legislatifco_8eqkb_1146.jpg
JAKARTA- Kopiah atau peci bagi masyarakat Indonesia sudah tak asing lagi. Bahkan, Kopiah telah dijadikan simbol wong cilik ketika Presiden Pertama RI Bung Karno masih menjabat. Kopiah ditampilkan sebagai simbol rakyat kecil seperti petani, pedagang pasar yang dalam kesehariannya menggunakan peci atau kopiah.
www www