Sampah dan Limbah B3 masih Jadi Soal, PKS Sesalkan Pengurangan Anggaran

JAKARTA - Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI, Johan Rosihan, menyesalkan pengurangan anggaran pengelolaan sampah dan limbah hingga mencapai Rp27 miliar di tengah kedaruratan sampah dan limbah di Indonesia.

Di Indonesia, data Johan, ada 30 juta ton sampah per tahun yang tidak terkelola dan peningkatan limbah medis juga meningkat 200% di masa pandemi.

"Selama ini anggaran untuk lingkungan khususnya persampahan dan limbah masih sangat minim dan jumlahnya selalu tidak mencukupi untuk menangani persoalan sampah dan limbah, jadi sangat tidak logis jika dilakukan pemotongan, ini menunjukkan pemerintah belum sadar lingkungan," ujar Johan tertulis, sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Kamis (24/7/2021).

Johan menyebut, kondisi timbulan sampah di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Indonesia punya timbulan sampah sebanyak 65 juta ton pada 2015 dan 68.810.000 ton pada tahun 2019. Demikian juga dengan kondisi timbulan limbah medis yang mencapai 7.525,76 ton serta jumlah penumpukan limbah B3 medis yang diperkirakan mencapai 7.778 ton dari 2.601 rumah sakit di 34 provinsi.

"Permasalahan sampah dan limbah ini menyebabkan kondisi darurat karena berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan gangguan Kesehatan manusia," papar Johan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengolahan Sampah dan Limbah DPR RI ini berharap pemerintah tidak memotong anggaran sampah dan limbah untuk kepentingan alokasi yang lain dan harus lebih serius menangani berbagai persoalan sampah dan limbah yang semakin kompleks baik di darat maupun di laut. "Kita harus merasa malu karena ternyata sampah plastik di laut Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia," ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini selalu mendorong pemerintah agar melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan serta berupaya membangun ekosistem persampahan yang lebih baik. "Saya menekankan agar pemerintah lebih fokus memperbaiki aspek tata Kelola persampahan, baik dari sisi regulasi dan kebijakan, sisi kelembagaan maupun sisi anggaran atau pendanaan tata kelola sampah dan limbah, perlu terobosan teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan limbah di tanah air tercinta ini," ujar Johan.

Ketua DPP PKS ini mendorong pemerintah agar memiliki political will untuk memperbaiki pengolahan sampah di tanah air, perlu segera dilakukan perubahan skema persampahan dan meningkatkan bisnis di dalam pengelolaan sampah serta membangun sistem database persampahan yang terintegrasi. "Harus ada program dan anggaran yang memadai untuk mempercepat tanggapan dan kerja aksi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sampah dan limbah serta selalu melibatkan masyarakat agar memiliki kesadaran pengelolaan sampah dan limbah demi masa depan lingkungan yang lebih baik," tutup Johan Rosihan.***