DPD Minta Presiden Kembali jadi Mandataris MPR

JAKARTA - Pemilihan langsung yang diterapkan pasca reformasi telah mengkamuflase daulat rakyat. Rakyat seolah menjadi penentu kepemimpinan nasional padahal rakyat hanya memilih calon yang disodorkan oleh partai politik atau oleh elit politik.

Setelah pemilihan umum berlalu, 'permainan politik' dikembalikan lagi kepada para 'aktor politik', bukan kepada rakyat,".

Pesan itu ditangkap dari paparan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin dalam rilisnya yang diterima GoNEWS.co, Kamis (24/6/2021).

Dalam rilisnya, Sultan bahkan menyatakan bahwa "Menjadikan kembali Presiden sebagai mandataris MPR, dirasakan lebih memenuhi unsur dari sebuah esensi demokrasi,".

Dalam konteks itu, menurut Sultan, Amandemen ke-5 UUD NRI 1945 jadi sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan.

Toh, kata Dia, "Undang-undang dasar suatu negara (sepatutnya, red) bersifat dinamis, mengikuti gerak masyarakatnya,".

Gagasan mngembalikan presiden sebagai mandataris MPR RI, selain menjadi koreksi demokrasi atas ritual pemilihan langsung pasca reformasi juga diharap lebih mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Tanah Air. Pasalnya, akan ada penghematan yang nilainya triliunan.

"Ratusan triliun yang digunakan dalam membiayai proses demokrasi kita sangat mahal. Ongkos Pemilu tersebut dapat digunakan sebagai modal pemerataan pembangunan di daerah," kata Sultan.

Seperti diketahui, wacana amandemen UUD NRI 1945 memang mengemuka menyusul adanya rekomendasi MPR RI periode sebelumnya untuk menghidupkan kembali haluan negara. Diskursus politik publik yang berkembang terkait wacana amandemen tersebut juga mengenai perpanjangan masa jabatan dan periodesasi jabatan presiden. Sebagian peneliti dan pakar berpandangan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut hanya melanggengkan kekuasaan elit.***