Fraksi PKS Desak Pemerintah Evaluasi Total Pembangunan Sektor Migas

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai tiga indikator penting sektor migas sangat memprihatinkan. Untuk itu PKS mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pembangunan sektor migas nasional.

Beberapa indikator yang terlihat memprihatinkan adalah lemahnya perawatan kilang yang ada, kinerja lifting minyak dan kinerja impor serta defisit trasaksi berjalan.

"Semua indikator jeblok. Sementara kita dikejutkan dengan kabar para pejabat BUMN yang mengelola usaha sektor ini dimanja dengan fasilitas kartu kredit yang limitnya mencapai 30 milyar rupiah, uang saku, uang representative dan fasilitas lain yang sangat fantastis. Ini sangat kontradiktif," demikian kata Mulyanto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima GoNews.co, 21/6/2021.

Mulyanto menyoroti maraknya kasus kebakaran kilang migas sebagai indikator lemahnya perawatan kilang. Dalam waktu yang relatif dekat terjadi dua kebakaran kilang migas yakni kebakaran kilang di Balongan pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian menyusul kebakaran kilang di Cilacap pada tanggal 11 Juni 2021.

"Kebakaran kilang dengan jarak waktu kurang dari tiga bulan ini mencerminkan otoritas migas kita tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus kebakaran yang ada dan terkesan menganggap remeh masalah tersebut. Padahal, kalau cadangan operasional dalam kilang-kilang tersebut terbakar, maka praktis untuk menggantinya dipenuhi melalui penambahan volume impor. Apakah ini ada kesengajaan dari mafia impor?" selidik Mulyanto.

Sedangkan terkait kinerja lifting minyak, Mulyanto mencatat bahwa target dan capaian lifting minyak terus turun dari tahun ke tahun. Target lifting minyak dalam asumsi makro RAPBN 2022 juga masih sangat konservatif hanya 705 ribu barel per hari (BPH).

"Angka itu pun sudah atas desakan Komisi VII DPR RI. Awalnya Pemerintah mencantumkan target lifting minyak di bawah angka itu. Memang ada wacana untuk menggenjot target lifting minyak di 2030 sebesar satu juta BPH. Namun saya melihat visi ini sekedar mimpi dari SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas saja. Pemerintah sendiri tidak nampak kesungguhannya dalam pencapaian visi lifting minyak sejuta BPH di tahun 2030 ini. Akibatnya gap antara kebutuhan dan penyediaan minyak domestik semakin menganga. Dan lagi-lagi solusinya adalah impor," jelas Mulyanto.

Sementara terkait dengan kinerja impor dan defisit transaksi berjalan sektor migas, Mulyanto melihat data BPS memperlihatkan. Sejak tahun 2021 terjadi lonjakan impor dan melebarnya defisit transaksi berjalan sektor migas. Padahal tahun-tahun sebelumnya sudah ada tanda-tanda perbaikan untuk itu.

Dari data BPS mutakhir diinformasikan, bahwa pada bulan Mei 2021 terjadi lonjakan impor migas menjadi sebesar USD 2.06 milyar. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (y-on-y) meningkat sebesar 212 persen.

Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas di bulan Mei 2021 sebesar USD 1.12 milyar. Atau bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (y-on-y) meningkat sebesar 1020 persen.

"Ini angka yang fantastis. Meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Artinya kembali terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sektor migas pada tahun 2021 ini. Dan angkanya diprediksi semakin melebar mencapai sebesar 86 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya defisit transaksi berjalan sektor migas ini sudah cenderung turun," tukas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri Pembangunan ini.

Karena itu Mulyanto mendesak Pemerintah untuk waspada dengan kinerja impor dan neraca perdagangan sektor migas di semester kedua tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah harus mengevaluasi secara sungguh-sungguh dan menyeluruh kinerja pembangunan sektor migas ini. Bila tidak, ketahanan migas nasional bisa semakin melorot.***