Untuk Kesehatan Nasional, Indonesia Ngutang Lagi
 |
| Ilustrasi anggaran kesehatan dalam PEN. (foto: ist. via pasardana) |
Minggu, 20 Juni 2021 14:22 WIB
JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank baru saja menyetujui pinjaman sebesar 500 juta dollar AS atau setara Rp7.244.750.000.000 untuk pemerintah Indonesia.
Mengutip kompas, Minggu (20/6/2021), utang baru dipakai untuk memperkuat sistem kesehatan nasional seperti; 1) Penambahan tempat isolasi pasien virus korona (Covid-19); 2) Penambahan tempat tidur rumah sakit; 3) Penambahan tenaga medis; 4) (Penguatan, red) lab pengujian; 5) Peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi; 6) Perluasan program vaksinasi Covid-19.
"Selain untuk mendukung vaksinasi gratis dari pemerintah, utang ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih baik dan memperkuat sistem pengawasan melalui pengujian dan pelacakan kasus-kasus baru Covid-19," jelas Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam lansiran Bank Dunia, Sabtu (19/6/2021).
Secara rinci, utang akan digunakan untuk tiga program. Pertama, peningkatan pemberian layanan kesehatan. Kedua pengawasan kualitas pengujian di laboratorium. Ketiga,dana akan dipakai meningkatkan komunikasi dan koordinasi tanggap darurat, termasuk dalam hal pengiriman vaksin.
Dengan penarikan utang baru tersebut, maka total utang baru yang ditarik Indonesia selama bulan Juni 2021 mencapai sebesar 900 juta dollar AS atau setara dengan Rp13.040.550.000.000,00 atau Rp13,04 triliun rupiah (kurs Rp 14.480).
Anggaran Kesehatan dalam PEN
Mengutip pasardana, anggaran sektor kesehatan dalam PEN per 5 Februari 2021 mencapai Rp133,07 triliun dengan Rp70 triliun diantaranya adalah anggaran untuk vaksinasi.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam sebuah webinar, Minggu (07/2/2021) lalu menjelaskan, "(Anggaran, red) itu bukan hanya untuk beli vaksin tapi juga distribusinya, rantai dinginnya dan alat prasarananya," katanya.
Jika dirinci, jelasnya, dana itu akan dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP.
Selain itu, dana juga akan digunakan untuk peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sektor kesehatan, serta insentif perpajakan kesehatan, termasuk pemberian insentif bebas pajak penghasilan (PPh) dan bea masuk untuk pembelian vaksin.***
