Memastikan Rapat Virtual Tak Memanipulasi Pembahasan Anggaran dan RUU Kontroversial

JAKARTA - Peneliti Formappi, Lucius Karus menyatakan, Kesetjenan dan Pimpinan DPR RI perlu didorong untuk memastikan bahwa rapat virtual di parlemen tetap menjamin keterbukaan akses publik.

Pasalnya, kata Lucius kepada wartawan, "Isu yang akan dibahas sangat krusial dan potensi DPR melakukan penyimpanan dan kongkalingkong sangat terbuka,".

"Karena membahas anggaran dan sejumlah RUU (kontroversial, red) yang mendesak diselesaikan," kata Lucius sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Sabtu (19/6/2021).

Formappi, kata Lucius, tidak ingin menegasikan ancaman pandemi di parlemen atau menantang parlemen tetap melakukan rapat fisik. Tapi, "Jangan sampai rapat virtual membuka ruang bagi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan,".

"Kita tahu betul RUU Cipta Kerja itu dibahas dengan banyak memanfaatkan masa pandemi untuk mengebut proses pembahasan," kenang Lucius.

Masa-masa ini, Ia melanjutkan, menjadi masa rawan di DPR di tengah adanya RUU ITE, RKUHP, "Yang semuanya itu tentang pasal penghinaan dan pencemaran nama baik,".

"Kemudian proses pembahasan RAPBN 2022, ini rentan dengan muncul banyak kontroversi terkait dengan pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan, dana Alutsista," kata Lucius.

Ia menambahkan, "Huru-hara Pemilu 2024 yang mulai muncul juga membuka ruang bagi kemungkinan penyelewengan RAPBN 2022 untuk kepentingan Pemilu 2024,".

"Hal-hal ini kalau kemudian diserahkan pada proses pembahasan virtual, itu rentan 'dimanipulasi'. Mereka menjadikan rapat virtual untuk menghindari publik dalam pembicaraan hal penting terkait anggaran dan RUU kontroversial," kata Lucius.

Karenanya, lanjut Lucius, "Perlu keputusan bersama antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi mengenai aturan selama dua minggu ke depan,".

DPR Jawab Kekhawatiran Publik

Menjawab kekhawatiran publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepada GoNEWS.co, "(Mengenai, red) rapat anggaran, itu siklus anggaran tinggal dua kali rapat saja dan selama ini nggak ada masalah,".

Dan untuk RUU kontroversial, Dasco menjelaskan, tidak ada pembahasan final dalam dua pekan mendatang.

"Biasanya RUU itu kalau ditugaskan ke komisi, ya baru rapat internal untuk membagi-bagi jadwal kalau dalam dua minggu. Ini kan lockdown terbatasnya cuma 2 minggu," terang Wakil Ketua Partai Gerindra itu.***