Arsul Sani Dorong Pemerintah Buka Diskursus Publik Gali Potensi Pajak

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyatakan, seharusnya pemerintah bisa membangun diskursus publik mengenai bagaimana cara meningkatkan pendapatan negara.

Hal tersebut disampaikan Arsul saat mengomentari tanggapan pemerintah atas bocornya rencana pajak sembako.

"Harus tidak sekedar membantah bahwa yang akan dikenakan pajak adalah Sembako premium," ujar Arsul dalam diskusi gelaran Kehumasan MPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Harusnya, kata Arsul, dibangun diskursus publik mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan atau mempertahankan pendapatan negara. "Apa sektor-sektor yang masih mungkin untuk dipajaki lagi,".

Dalam kesempatan itu, Arsul juga menyingung sektor tembakau dan emas.

Sebelumnya, wacana pemerintah untuk memajaki sembako mengemuka di tengah publik. Tak hanya memajaki sembako, pemerintah melalui rencana revisi UU KUP juga ingin memajaki jasa pendidikan. Beragama reaksi penolakan pun muncul.

Dalam diskusi MPR kali ini, selain Arsul yang merupakan politisi PPP, juga hadir Anggota MPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussammad. Keduanya kompak menyampaikan catatan-catatan kritis.

"Ini kebetulan yang ada di depan dua-duanya anggota koalisi pemerintahan, tapi kita sekarang anggota koalisi lebih kritis dari pada yang enggak koalisi. Habis yang di luar teriakannya belum cukup keras, akhirnya kita ikut berteriak juga lah," ujar Arsul.***