Sri Mulyani Minta Jangan Benturkan PPnBM Mobil dengan Pajak Sembako: Itu Teknik Hoax!

JAKARTA - Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terutama pengenaan PPN untuk produk sembako.

Anggota komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai langkah ini dinilai sangat tidak tepat dan seharusnya tidak perlu disampaikan pemerintah sebagai rencana kebijakan. Sebab, ini dinilai akan menyusahkan masyarakat terutama kelompok bawah.

Di satu sisi pemerintah justru memberikan relaksasi bagi orang kaya yang membeli mobil baru melalui diskon PPnBM. "Beberapa bulan lalu kita bebaskan pajak PPnBM yang notabene nya adalah kelas menengah dan hari ini kita memberlakukan pajak sembako, ini sangat ironis dan menurut kita hal-hal seperti ini sangat tidak tepat untuk diwacanakan, apalagi menjadi sebuah usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, apalagi menjadi usulan," ujarnya di ruang rapat komisi XI, Kamis (10/6/2021).

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menegaskan untuk tidak mengaitkan PPN dan PPnBM. Sebab, PPnBM ditetapkan pemerintah untuk mendorong geliat sektor otomotif. Sedangkan PPN masih belum dibahas dan belum tentu juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Tidak betul dibentur-benturin seolah-olah PPnBM untuk mobil diberikan dan sembako dipajaki, itu kan teknik hoax yang bagus banget memang. Jadi kita perlu untuk menyeimbangkan," jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta para dewan untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama di daerah dapil masing-masing bahwa saat ini fokus pemerintah adalah pada pemulihan ekonomi. "Jadi tolong disampaikan pada para konstituen, masyarakat, fokus kita sekarang pemulihan ekonomi. APBN kita berikan untuk membantu masyarakat survive, bayar Covid, bayar vaksin, bayar isolasi mandiri, bayar perawatan, bayar UMKM, bayar anak-anak sekolah, internet, segala macam kita berikan dan segala pajak tentu kita relaksasi," kata dia.

Bendahara negara ini juga menegaskan dan meyakinkan bahwa pemerintah tidak akan membuat satu kebijakan pun tanpa koordinasi dengan DPR terutama terkait perpajakan. Jadi, ia memastikan apa yang beredar di masyarakat tidak lengkap. "Jadi saya ingin sampaikan, nggak mungkin pemerintah lakukan policy kebijakan tanpa diskusikan dengan DPR. Nggak mungkin, jangankan pajak yang PPN, cukai pun kita harus diskusikan dengan bapak dan ibu sekalian," tegasnya.***