Home  /  Berita  /  Peristiwa

DPD RI Cecar Mendag Terkait Anggaran Rp2,93 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

DPD RI Cecar Mendag Terkait Anggaran Rp2,93 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Rapat Komite II DPD RI dengan Kemendag. (foto: Humas)
Jum'at, 11 Juni 2021 18:22 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Komite II DPD RI mencecar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, terkait dengan anggaran Rp2,93 Triliun yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi nasional saat rapat bersama di di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

"Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2021 Kementerian Perdagangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2,93 triliun. Kami mau minta penjelasan hal ini," ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat membuka rapat.

Rapat tersebut, memang dilaksanakan guna membahas program kerja dengan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di Daerah. Sekaligus dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta reformasi sosial akibat pandemi Covid-19.

Senator asal Papua itu menambahkan, Komite II DPD RI juga ingin mengetahui secara jelas pagu anggaran tahun anggaran 2021 yang dimiliki oleh Kemendag. "Pagu anggaran tahun anggaran 2021 adalah untuk mewujudkan beberapa kegiatan strategis Kementerian Perdagangan. Itu juga seperti apa," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjelaskan, DPD RI sangat dekat dengan masyarakat di daerah. Untuk itu, Kemendag bisa melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah. "Kami sangat dekat dengan masyarakat, maka sangat tepat bila Kemendag melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah," tegasnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan Kalimantan Utara memiliki satu kota dan empat kabupaten yang Ia anggap sangat tepat jika pembangunan pasar berbasis kerakyatan dilaksanakan di sana. Selain itu, ia juga meminta kepada Kemendag untuk dimudahkan bagi pengusaha mengekspor ikan ke negara tetangga, maka dibutuhkan juga pelabuhan dalam mengembangkan komoditas perikanan.

"Begitu juga impor, saya harap pemerintah juga dapat memberikan kemudahan untuk impor pupuk dari Malaysia. Karena saat Malaysia lock down maka harga komoditas di Kalimantan Utara meningkat. Saudara-sadaura kita di perbatasan sangat terganggu," katanya.

Pernyataan lainnya juga diungkapkan Anggota Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni, menurutnya, petani dan nelayan sejauh ini masih belum sejahtera. Justru tengkulak yang lebih sejahtera dibandingkan petani dan nelayan. "Kami meminta untuk Kemendag perlu adanya pengawasan atau kontrol harga dari petani atau nelayan hingga ke pasar. Karena kasihan para petani dan nelayan masih belum sejahtera, justru tengkulak yang sejahtera," terangnya.

Menanggapi cecaran para Senator, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kemendag tahun 2022. Pada awal tahun 2021 Kemendag mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 3 triliun lebih, namun Kemendag diharuskan melakukan penghematan (refocusing) anggaran sebesar Rp 91 miliar lebih. "Maka pagu alokasi anggaran Kemendag tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2,9 triliun," tuturnya.

Muhammad Lutfi kembali menjelaskan dalam alokasi pagu anggaran Kemendag 2021 terdapat belanja yang dilaksanakan di daerah yang memiliki manfaat langsung oleh masyarakat dengan proporsi 23,97 persen. Hal tersebut meliputi pembangunan atau revitalisasi 120 unit pasar rakyat Tipe C/D. "Kami juga membangun pusat jajanan kuliner dan souvenir pada sepuluh kawasan wisata," pungkasnya.***

wwwwww