Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia Dipastikan Bukan karena Vaksin Sinovac

JAKARTA - Pemerintah kembali batal memberangkatkan jamaah haji Indonesia untuk tahun 2021 ini. Keputusan tersebut diambil di tengah ketidakpastian keputusan pemerintah Arab Saudi dalam pemberangkatan calon jamaah haji (calhaj) tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang masih mengancam.

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq mengatakan keputusan pembatalan meniadakan penyelenggaraan jamaah haji asal Indonesia tidak ada hubungannya dengan lobi diplomasi dan penggunaan vaksin Sinovac seperti dugaan sejumlah pihak.

"Alasan Sinovac itu bukan menjadi alasan penting," tegas Maman Immanulhaq dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Nasib Jamaah Haji Indonesia' di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Sejumlah pihak menyatakan kebijakan Kerajaan Arab Saudi dalam penerimaan jamaah haji salah satunya karena pemerintah Arab Saudi hanya menerima jamaah dari negara-negara yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari vaksin yang telah menerima Emergency Use Listing Procedure (EUL) dari WHO.

Vaksin yang dimaksud adalah Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Sedangkan Indonesia hanya menggunakan AstraZeneca dalam jumlah terbatas. Sementara vaksin paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia adalah vaksin Sinovac produksi China, yang hingga saat ini belum mendapatkan EUL dari WHO.

Maman menjelaskan, sejak awal pemerintah dan DPR tetap memegang Sinovac karena berpegang WHO membolehkan. Ketika dikonfirmasi pemerintah Arab Saudi pun menyatakan tidak ada masalah. Namun, ketika Arab saudi sempat membuka penerimaan jamaah ibadah umroh termasuk asal Indonesia, ketika tiba di sana harus menhjalani VCR lagi dan harus diisolasi.

Karena alasan itu, pemerintah dan DPR memutuskan sejak dini untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Ada tiga alasan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu alasan kesehatan untuk memprioritaskan penyelamatan jiwa, Arab Saudi yang belum memberikan kuota haji bagi Indonesia, dan Indonesia termasuk negara yang tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi.

"Jadi, Komisi VIII DPR sudah diskusi panjang dengan Kementerian Agama RI, dan akhirnya dengan tiga alasan tersebut maka Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2021 ini," jelas Maman.

Politisi dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat akan mensosialisasikan keputusan ini. "Supaya tidak ada hoaks yang menyebar bahwa kita tidak bisa berangkat karena kita punya tunggakan, itu salah semua. Ada hoaks lagi bahwa kita ini dianggap sebagai negara yang kurang diplomasinya, salah bapak-bapak, diplomasi kita udah optimal," tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Haji Ade Marfuddin mengakui keputusan ini semata untuk keselamatan jiwa jamaah haji Indonesia (khifdunnafs). Meski persiapan jamaah secara mandiri sudah matang baik kesehatan, fisik, ibadah dan sebagainya.

Kalaupun diputuskan berangkat tetapi tidak siap, karena harus menyiapkan penerbangan, pemondokan, katering, pendampingan, petugas haji, dan lain-lain. "Yang terpenting putusan ini harus disosialisasikan secepatnya. Mengingat dua tahun ini tidak ada pemberangkatan haji, sudah 14 jutaan orang yang antre, uang yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah mencapai Rp15 triliun, dan kalau ada jamaah haji yang mau ambil uangnya jangan dipersulit," kata Ade.

Untuk diketahui, pemerintah Arab Saudi hanya menerima 11 negara berkunjung ke Arab Saudi selama pandemi ini seperti pada akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, 30 Mei 2021, @MOISaudiArabia, dimana pemerintah Arab hanya membolehkan 11 negara yang masuk, ke negaranya. Namun, hal itu tak terkait dengan ibadah haji.

11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi adalah Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.***