Home  /  Berita  /  Peristiwa

Kedutaan Arab Saudi Kirim Surat ke Puan, Fraksi PAN Minta Kemenag Berikan Penjelasan

Kedutaan Arab Saudi Kirim Surat ke Puan, Fraksi PAN Minta Kemenag Berikan Penjelasan
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (foto: Istimewa)
Jum'at, 04 Juni 2021 13:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), DPR RI meminta penjelasan resmi dan terbuka dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021.

"Jumat pagi ini kami menerima copy-an surat kedutaan Saudi Arabia yang tersebar luas di media sosial dan nadanya menyangkal beberapa informasi yang beredar di media dan masyarakat," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021), di Jakarta.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI tersebut, Duta Besar Arab Saudi menjelaskan, sampai saat ini otoritas Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, tapi bagi seluruh negara lain di dunia.

Semestinya kata Saleh Daulay, dari awal Kemenag melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi.
Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan Kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat.

Dari surat yang beredar tersebut, menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia.

Atas dasar itu, kata Dia, wajar jika kemudian Fraksi PAN menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan Kemenag dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun 2021. Sebab sebelumnya beredar informasi bahwa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi. Dimana vaksin yang dipakai jamaah haji kita belum terdaftar dalam list WHO.

"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," tukasnya.

Persoalan pemberangkatan haji ini dinilai Saleh Daulay, akan menjadi isu krusial. Sebab, ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Artinya, antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan. "Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?," tegasnya.

Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Pemerintah Malaysia kata Saleh, justru sudah bertemu dengan putra mahkota Kerajaan Saudi. Dari pertemuan tersebut, Kerajaan Malaysia dijanjikan akan menerima tambahan kuota sebanyak 10.000.

"Dalam konteks ini, Kemenag harus memberikan penjelasan terkait surat duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia tersebut. Atau lebih jauh dari itu, Kemenag harus melakukan negosiasi langsung terkait rencana pemberangkatan haji," ujarnya.

Harapannya, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jamaah haji, walupun dengan jumlah kuota yang dikurangi. "Kemarin kan Kemenag membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jamaah. Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," pungkasnya.***

wwwwww