DPR Sebut Pembatalan Keberangkatan Haji demi Keselamatan Jamaah

JAKARTA – Keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji 2021 dianggap sebagai langkah untuk menyelamatkan jamaah Indonesia. Demikian diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq dalam acara Dialektika Demokrasi bertema 'Nasib Jamaah Haji Indonesia' yang dilaksakan di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).

"Ada sejumlah pertimbangan yang dibahas antara pemerintah dan DPR. Beberapa di antaranya menyangkut keselamatan para jemaah di masa pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia menyampaikan keselamatan jemaah menjadi tujuan utama syariat Islam. Menurutnya, konstitusi juga mengamanatkan negara untuk memberi rasa aman dan keselamatan bagi warga negara.Maman memastikan persiapan yang dilakukan pemerintah dan Panja Haji DPR sudah matang. Namun, ia meyakini apapun keputusan pemerintah pasti mengedepankan keselamatan rakyat.

Maman Imanulhaq juga mengatakan, keputusan pembatalan meniadakan penyelenggaraan jamaah haji asal Indonesia tidak ada hubungannya dengan lobi diplomasi dan penggunaan vaksin Sinovac seperti dugaan sejumlah pihak. "Alasan Sinovac itu bukan menjadi alasan penting," tandasnya.

Sejumlah pihak menyatakan kebijakan Kerajaan Arab Saudi dalam penerimaan jamaah haji salah satunya karena pemerintah Arab Saudi hanya menerima jamaah dari negara-negara yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari vaksin yang telah menerima Emergency Use Listing Procedure (EUL) dari WHO.

Vaksin yang dimaksud adalah Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Sedangkan Indonesia hanya menggunakan AstraZeneca dalam jumlah terbatas. Sementara vaksin paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia adalah vaksin Sinovac produksi China, yang hingga saat ini belum mendapatkan EUL dari WHO.

Maman menjelaskan, sejak awal pemerintah dan DPR tetap memegang Sinovac karena berpegang WHO membolehkan. Ketika dikonfirmasi pemerintah Arab Saudi pun menyatakan tidak ada masalah. Namun, ketika Arab saudi sempat membuka penerimaan jamaah ibadah umroh termasuk asal Indonesia, ketika tiba di sana harus menhjalani VCR lagi dan harus diisolasi.

Karena alasan itu, pemerintah dan DPR memutuskan sejak dini untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Ada tiga alasan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu alasan kesehatan untuk memprioritaskan penyelamatan jiwa, Arab Saudi yang belum memberikan kuota haji bagi Indonesia, dan Indonesia termasuk negara yang tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. "Jadi, Komisi VIII DPR sudah diskusi panjang dengan Kementerian Agama RI, dan akhirnya dengan tiga alasan tersebut maka Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2021 ini," jelas Maman.

Lebih jauh, politisi dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat akan mensosialisasikan keputusan ini. "Supaya tidak ada hoaks yang menyebar bahwa kita tidak bisa berangkat karena kita punya tunggakan, itu salah semua. Ada hoaks lagi bahwa kita ini dianggap sebagai negara yang kurang diplomasinya, salah bapak-bapak, diplomasi kita udah optimal," tegas Maman.***