Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Taklukkan Australia, Gol Tunggal Komang Buka Peluang ke Perempat Final
Olahraga
23 jam yang lalu
Indonesia Taklukkan Australia, Gol Tunggal Komang Buka Peluang ke Perempat Final
2
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
Olahraga
4 jam yang lalu
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
3
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
Olahraga
4 jam yang lalu
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Demokrat Minta Pimpinan DPR Desak Jokowi Turun Tangan soal Haji

Demokrat Minta Pimpinan DPR Desak Jokowi Turun Tangan soal Haji
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achmad dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (31/5/2021), saat meminta Pimpinan DPR RI yang diketuai Puan Maharani untuk mendesak Jokowi soal haji. (gambar: tangkapan layar video publikasi dpr ri)
Selasa, 01 Juni 2021 13:30 WIB
JAKARTA - Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Achmad, menyarankan agar pemerintah mendesak produsen vaksin Sinovac untuk mengurus mengurus sertifikasi di organisasi kesehatan dunia, WHO, agar keberangkatan jamaah haji Indonesia tak terkendala.

Hal tersebut disampaikan Achmad kepada pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna legislator yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Senin. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Achmad mengungkapkan, yang diakui pemerintah Arab Saudi saat ini adalah vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Moderna. Sedangkan Sinovac, belum.

"Karena musim haji diperkirakan berlangsung pada bulan Juli dan vaksin jamaah haji Indonesia menggunakan vaksin Sinovac maka kami menyarankan pemerintah Indonesia agar mendesak produsen Sinovac agar mengurus sertifikasinya ke WHO," kata Achmad sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Selasa (1/6/2021).

Achmad menjelaskan, musim haji kali ini Arab Saudi hanya membuka kuota sebanyak 60.000 jamaah dan 42 ribu untuk jamaah dari luar Saudi Arabia. Di tengah ketidakpastian, kata Achmad, Indonesia masih termasuk 20 negara yang dilarang untuk masuk ke Saudi Arabia.

"Melalui pimpinan, Kami mengharapkan pimpinan mendesak Presiden Jokowi agar mengurus masalah haji ini. Tidak cukup Menteri Agama dalam mengurus persoalan ini. Karena kita adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ketika pemerintah tidak serius lalu apa kata dunia?" tegas Achmad.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Nasional, Pemerintahan
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/