GG PAN: Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Tak Realistis
 |
| Anggota Fraksi PAN DPR RI, Guspardi Gaus dalam suatu kesempatan. (foto: dok. ist.) |
Minggu, 30 Mei 2021 17:00 WIB
JAKARTA - Anggota Fraksi PAN DPR RI (Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Guspardi Gaus menilai, target pertumbuhan ekonomi 7,1 hingga 8,3 persen di kuartal II tak realistis.
Target 7 hingga 8 persen dari capaian minus 0,74 persen di kuartal I terlalu optimis di tengah kondisi ekonomi saat ini yang masih jauh dari kata pulih.
GG, sapaan akrab Guspardi, mempertanyakan bagaimana cara pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Sementara kebijakan yang diwacanakan Menkeu Sri Mulyani cenderung kontraproduktif, seperti wacana Tax Amnesty jilid II hingga menaikkan PPN.
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah juga selalu meleset. Dan angka pertumbuhan ekonomi sepanjang rezim Jokowi juga tidak pernah mencapai 6 persen," kata Guspardi dalam sebuah pernyataannya kepada GoNEWS.co, Minggu (30/5/2021).
Legislator asal Sumatera Barat itu berpandangan, lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kosumsi domestik yang menjadi penopang ekonomi nasional, mengatasi masalah pengangguran yang kian membengkak, menarik investasi serta meningkatkan ekspor di tengah pandemi Covid-19 yang masih berkecamuk. Juga melakukan evaluasi berbagai kebjakan, program dan implementasi program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) daripada membuat prediksi yang muluk-muluk.
"Di lain sisi sektor pariwisata terjun bebas dan sektor ritel berdarah-darah dengan banyaknya gerai yang tutup mulai dari Matahari Depstore, Golden Trully, Gramedia dan baru-baru ini Hero Group juga mengumumkan akan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia. Belum lagi sektor industri lainnya yang terpaksa merumahkan karyawan. Implikasinya tentu membuat angka penganguran yang kian meningkat," kata Guspardi.
Guspardi menambahkan, perusahaan plat merah sekelas Garuda Indonesia pun saat ini terpaksa meminta karyawan untuk pensiun dini secara sukarela karena kondisi keuangan perusahaan.
Untuk itu, Menkeu mesti mencermati kembali angka asumsi pertumbuhan ekonomi secara realistis.***
