Hujan Kritik DPR ke Kemenkes: Tes Buruk, Laporan Tak Jelas

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara melontarkan kritik pedas terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rapat Kerja di gedung DPR, Kamis (27/5/2021) kemarin.

Kritik mulanya datang karena Dewi keberatan laporan kinerja terkait antisipasi lonjakan covid-19 pasca Idulfitri yang disampaikan Kemenkes sekadar grafik dan data.

Menurutnya laporan itu tidak menggambarkan dengan jelas antisipasi dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan covid-19, maupun peran pemerintah dalam situasi pandemi saat ini.

"Kementerian laporan hanya data-data dan chart seperti ini, tidak menggambarkan [penanganan]. Mitra lain beri paparan dengan jelas. Kecuali Kemenkes sudah berubah jadi konsultan, ngasihnya ke kita grafik dan data, lalu suruh ngolah sendiri, mikir sendiri," kata Dewi di hadapan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan jajarannya.

"Saya nggak tahu apa supaya dibuat kita nggak begitu mengerti atau memang ada instruksi supaya semakin jauh hubungan eselon dengan Komisi IX?" lanjut dia.

Dewi kemudian menyinggung upaya tracing dan testing yang ia nilai masih minim dan tidak tergambarkan dalam laporan tersebut.

Ia mengungkap data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan hingga tahun kedua pandemi, pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) baru mencapai rata-rata 28 ribu per hari.

Dari seluruh laboratorium yang dapat mengolah pemeriksaan PCR, hanya 52 persen di antaranya yang melaporkan hasil PCR kepada pemerintah. Padahal, sambung dia, jumlah laboratorium yang bisa melakukan PCR sudah meningkat 54 persen sejak November 2020.

"Jadi lucu, jumlah lab PCR bertambah tapi yang lapor tiap hari naik turun. Hanya berkisar 52 persen dan ini sumber data dari BNPB. Ini data yang salah apa kurang koordinasi? Kalau hanya chart-chart gini kan nggak tergambar," tuturnya.

Dewi kemudian mempertanyakan realisasi anggaran covid-19 yang sudah dialokasikan untuk pelaksanaan tracing dan testing. Ia mengatakan, dari total Rp9,9 triliun anggaran yang dialokasikan, realisasi yang dilaporkan ke Komisi IX baru 14,2 persen per 11 Mei 2021.

Ia pun menekankan kepada Kemenkes jangan hanya fokus pada pemenuhan sarana prasarana dalam penanganan covid-19. Dewi meminta pemerintah juga mengupayakan pemenuhan sumber daya manusia untuk mendorong tracing dan testing. "Jumlah testing seperti ini kan menyebabkan seakan-akan kasus covid-19 ini landai atau naik sedikit. Padahal bukan landai atau naik sedikit, tapi karena yang melaporkan hanya 52 persen," lanjut Dewi.

Menanggapi kritik tersebut, Dante mengatakan ia akan memastikan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaporan pemeriksaan PCR oleh laboratorium. Ia memahami kendala itu masih terjadi di lapangan.

Dante menjelaskan saat ini pihaknya juga banyak mendorong pemeriksaan rapid test antigen. Ia mengatakan sudah mendistribusikan 2,7 juta alat rapid test antigen ke puskesmas di seluruh Indonesia. "Ada beberapa kelas daerah yang belum mempunyai model pemeriksaan yang sama secara geografis. Ada yang pemeriksaan testing PCR-nya jauh. Ada yang harus menunggu waktu. Ada yang terisolir dan sebagainya," jelasnya.

Menurut Dante, saat ini pemeriksaan PCR dapat dilakukan di 741 laboratorium di seluruh Indonesia. Namun lokasinya tidak merata di seluruh penjuru daerah. Ia pun tengah mendorong kecepatan pemeriksaan hingga 82 ribu orang per hari.***