Home  /  Berita  /  Hukum

Saleh Partaonan Daulay Desak BPJS Kesehatan Berikan Keterangan Resmi

Saleh Partaonan Daulay Desak BPJS Kesehatan Berikan Keterangan Resmi
Ketua Fraksi PAN DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay. (Ist)
Minggu, 23 Mei 2021 17:53 WIB
Penulis: Azhari Nasution

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan resmi dan terbuka soal dugaan kebocoran data kepesertaan BPJS. Sebab, kebocoran data sangat merugikan para peserta dan sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab.

"Data itu kan harus disimpan secara rapi. Tidak boleh jatuh ke tangan orang yang lain. Apalagi, data tersebut konon diperjualkan. Arahnya adalah keuntungan finansial temporal," kata Saleh Partaonan Daulay melalui siaran persnya, Minggu (23/5/2021).

"Kalau ada orang yang mau membeli data itu, pastilah diarahkan untuk kepentingan tertentu. Orang yang beli, bisa saja memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan lain. Kalau sudah bocor, ini akan terus berkelindan ke sana kemari," tambahnya.

Di dalam data kepesertaan itu, kata Saleh Partaonan Daulay, ada banyak informasi yang tidak boleh diketahui publik dan sangat riskan jika disalahgunakan. Seperti, rekam medis, alamat, NIK, dan lain-lain.

"Sekarang ini, untuk mendaftarkan kartu telp seluler saja harus pakai NIK dan kartu keluarga. Itu sangat dirahasiakan. Tujuannya untuk pengamanan agar nomor telp tersebut tidak digunakan untuk kejahatan. Dan yang pegang nomor itu bisa dikenali oleh operator," jelasnya.

"Nah, ini ada ratusan juta data yang bocor. Pastilah dimanfaatkan lebih luas. Dan, itu berbahaya sekali bagi keamanan nasional. Ini tidak main-main. Harus diseriusi oleh pemerintah," tambanya lagi

Dalam konteks ini, Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Dan, dia menyarankan jika ada persoalan, perlu segera diselesaikan lintas fraksi dan pemerintah. Dengan begitu, RUU tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat luas.

"RUU perlindungan data pribadi ini sejak awal kan diarahkan untuk hal seperti ini. Sekarang malah sudah ada kebocoran. Sementara UU-nya belum disahkan," tandasnya. ***

wwwwww