PAN Heran, Semakin Masyarakat Protes, Malah Kian Banyak WN China Masuk Indonesia

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional,(PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan pemberian izin masuknya warga negara asing, (WNA), khusunya warga China ke Indonesia di tengah situasi pandemi seperti ini.

Saleh Daulay mengkhawatirkan, kedatangan WN China akan berpotensi membawa virus Covid-19. Belum lagi, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia.

Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan. Mengapa pekerjaan yang tersedia tidak diprioritaskan bagi WNI?

"Apa sih jenis pekerjaan yang mesti membutuhkan tenaga kerja asing ( TKA) China? Kementerian Tenaga Kerja perlu terbuka terkait masalah ini, ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/5/2021), di Jakarta.

Selain itu, kata Saleh, jawaban Kementerian Perhubungan terkait kedatangan TKA China ini, dinilai tidak tepat. Persoalannya bukanlah jenis pesawat yang mereka pakai. Tetapi, mengapa TKA asal China ini masih terus-terusan diperbolehkan masuk?.

"Mau pakai pesawat reguler, pesawat carter, atau pesawat pribadi sekalipun tetap dipertanyakan masyarakat. Sebab, masyarakat berharap agar kedatangan TKA asal China ini dihentikan terlebih dahulu, Jika nanti pandemi ini telah berlalu, baru dipikirkan lagi," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini.

"Pekerjaan yang mungkin perlu dilanjutkan, bisa saja diberikan kepada pekerja lokal.
Saya yakin, pekerja WNI bisa mengerjakannya," tandasnya.

Saleh Daulay sangat menyayangkan, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang. Bahkan, sekali penerbangan kta dia, bisa membawa ratusan rombongan.

"Menurut saya, perlu dikalkulasi untung rugi menggunakan TKA ini di Indonesia. Sebab, sejauh ini, saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan negara. Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tegasnya.

"Kalau kontribusinya tidak signifikan, ya dihentikan aja dulu sementara. Ini demi keamanan warga masyarakat. Apalagi, belakangan ini peningkatan jumlah yang terpapar covid-19 semakin tinggi," pungkas Anggota Komisi IX DPR RI ini.***