PBB Bicara Ketidakadilan Distribusi Vaksin, Ini Langkah Indonesia

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), Antonio Guterres, bicara tegas mengenai distribusi vaksin di dunia. Ia menyinggung distribusi yang berkeadilan.

"Saya sangat prihatin dengan distribusi vaksin yang sangat tidak adil ini di dunia. Ini adalah kepentingan semua orang untuk memastikan vaksin diberikan sesegera mungkin dan dengan cara yang adil," kata Guterres dalam lansiran Science Alert, sebagaimana dikutip GoNews.co dari suara.com, Selasa (30/3/2021).

Di Indonesia, pemerintah juga terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin nasional dengan menempuh berbagai upaya diplomasi ke negara produsen vaksin. Hal ini sebagaimana menjadi berita kompas.com.

"Sebagaimana upaya yang akan diusahakan oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk menjami stoknya masih tersedia untuk mencegah vaksinasi tidak berhenti melalui diplomasi antarnegara yang baik," kata Wiku dalam lansiran itu.

Sebelumnya diberitakan, Menkes RI (Menteri Kesehatan Republik Indonesia), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, mulai terjadi embargo vaksin karena tingginya lonjakan kasus Covid-19 di beberapa negara, termasuk di India.

Dalam pernyataan persnya, Jumat (26/3/2021), Budi mengatakan, embargo tersebut mungkin saja bisa bisa mengganggu kedatangan vaksin atau ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo.

"Sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksinnya agar tidak ada kekosongan vaksin nantinya," kata Budi dikutip GoNews.co dari video Setpres.

Lebih jauh, kata Budi, Presiden Jokowi memberi arahan agar dicari titik keseimbangan; agar hasil yang sudah bagus-penurunan angka kasus positif Covid-19 karena PPKM Mikro dan (kesuksesan, red) vaksinasi-bisa dilanjutkan momentum perbaikannya.

Terkait hal ini, pemerintah berencana memperluas dan memperketat PPKM Mikro berdasarkan keterangan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto. Sementara otoritas informasi di Kemendagri belum menjawab pertayaan GoNews.co terkait rencana ini.

Tapi mengenai vaksinasi, Kemendagri melalui Sekretaris Jenderalnya, Muhammad Hudori, telah membekali pemerintah-pemerintah daerah dengan sedikitnya 6 wejangan untuk melanjutkan kesuksesan pemda mendukung vaksinasi. Keenam poin tersebut yakni; Pertama, Forkopimda yang kompak menjadi kunci dalam melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat untuk mendukung vaksinasi. Kedua, Pemda dapat melakukan inovasi dan variasi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ketiga, seluruh pihak yang terlibat dari tingkat pusat, daerah, sampai desa, agar tetap konsisten dalam penanganan Covid-19.

Keempat, akselarasi dan optimalisasi tracing, testing, dan isolasi (treatment) perlu ditingkatkan. Kelima, pembentukan tim tracing pada setiap daerah sampai pada level terbawah perlu ditingkatkan. Keenam, Pemda  membuat startegi prioritas sasaran penerima vaksin dengan menggunakan data Dukcapil, by name by address dan data Dinas Kesehatan (mana orang yang komorbid) sehingga vaksinasi yang dilakukan dengan keterbatasan vaksin dapat dilakukan dengan tepat.

Dan Muhammad Tito selaku Mendagri juga telah menegaskan pada APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) agar mereka bekerja keras bersama pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara paralel.

"Jangan hanya bicara soal recovery ekonomi, karena pandeminya saja belum selesai. Pandemi itu tetap ditangani, sambil kita terus recovery, itu bukan sesuatu yang gampang, karena both must be saved, dua-duanya harus diamankan, kita tidak bisa menafikan salah satu," pesan Tito yang juga menyebut soal krisis multi dimensi, Jumat lalu. ***