Bagaimana Negara Berperan agar Anak Indonesia Tak Putus Sekolah karena Biaya?

JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Para orang tua terkendala membiayai pendidikan anak-anaknya.

Pemantauan sekolah-sekolah di 8 provinsi-meliputi seluruh Pulau Jawa ditambah Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu-yang dilakukan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada masa pandemi Covid-19 menemukan kasus-kasus anak putus sekolah karena persoalan ekonomi; Siswa tidak memiliki alat belajar PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh); Tidak mampu beli kuota internet; Siswa bekerja (menjadi tukang parkir, pekerja di pencucian motor, pekerja bengkel motor, pekerja percetakan, berjualan bensin, ART/asisten rumah tangga, serta membantu usaha keluarganya).

Catatan GoNews.co, beberapa orang tua tetap berupaya agar anaknya bisa bersekolah di tengah sulitnya ekonomi di masa pandemi. Di Jakarta, ada yang menjual ikan sarden bantuan sosial untuk membeli kuota internet, ada yang memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih murah termasuk ke sekolah negeri.

Tapi, barang yang bisa dijual tentu tak selalu ada, dan bantuan sosial juga tak selalu bisa diandalkan karena penyaluran yang masih bermasalah. GoNews.co menemukan adanya 11 dari puluhan penerima bantuan sosial tunai 2021 di salah satu rukun tetangga di Banten yang ternyata 'fiktif'. Pengurus RT bingung apakah boleh mengganti 11 nama tersebut dengan 11 nama lain yang merupakan warga mereka, atau menyerahkan 11 nama yang menurut mereka fiktif tersebut ke Dinas Sosial. Tapi apa bisa dipastikan jatah 11 nama ini tak jadi bancakan?

Di tengah sulitnya ekonomi, strategi memindahkan anak ke sekolah yang lebih murah atau gratis juga tak selalu bisa diterapkan oleh semua wali murid.

Di Banten, seorang anak menangis di salah satu SDN (Sekolah Dasar Negeri) ketika walinya memperkenalkan Ia dengan lingkungan SDN tersebut. Pihak SDN yang tadinya siap menerima kepindahan anak tersebut lantaran prestasi anak tersebut di sekolah swasta, akhirnya urung niat.

"Bahaya Bu kalau kita paksaan di sini. Nanti anak jadi tidak mau belajar atau semangat belajarnya terganggu," kata Ratna mengutip pernyataan pihak SDN tersebut beberapa waktu lalu.

"Allah telah berkehendak anak kami tetap di sekolah lama. Memang sayang sih, dia jadi duta di sekolahnya," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, salah satu sekolah swasta di sana juga harus menghadapi situasi banyaknya wali murid yang mengalami kendala pembiayaan sekolah anak-anak mereka. Sekolah kemudian menjadikan program orang tua asuh sebagai solusi pembiayaan anak-anak didik mereka. Donatur di tengah pandemi pun menjadi asa masa depan generasi bangsa. Persoalan selanjutnya, siapa donatur di wilayah mereka yang siap jadi pahlawan pendidikan di tengah tekanan pandemi terhadap ekonomi?

Lalu, bagaimana seharusnya peran negara untuk menjamin pendidikan setiap anak Indonesia?

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam lansiran kompas.com yang dikutip GoNews.co, Sabtu (20/2/2021) menyebut, "(Di, red) Jakarta ada KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus untuk biaya pendidikan, kalau daerah lain belum tentu dibiayai pemerintah daerah,".

Terkait dengan potret situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi X Fraksi Partai Golkar DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Hetifah Sjaifudian, mengatakan kepada GoNews.co bahwa setidaknya ada 4 hal yang bisa menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menyikapi situasi tersebut, yakni:

1) Sekolah harus lebih sensitif dan memiliki data terkait setiap peserta didiknya.

2) Dinas Pendidikan perlu membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi dengan berbasis data yang ada seperti menambah beasiswa bagi anak-anak kurang mampu khususnya di sekolah swasta.

3) Bantuan sosial kepada keluarga miskin harus dikaitkan dengan pendidikan anak-anaknya.

4) APBN memberikan subsidi kepada sekolah swasta.***