Rapat dengan Kapolri, Filep Wamafwa Singgung Pelanggaran HAM Papua yang Tak Kunjung Usai

JAKARTA - Senator asal Papua Filep Wamafma sempat menyinggung persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga saat ini masih terjadi di tanah Papua.

Hal tersebut diungkapkanya saat Rapat Komite I DPD RI bersama Kapolri dan Kejagung, Selasa (9/2/2021). "Kami tentu tak bosan-bosanya mengingatkan, agar sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dapat segera dituntaskan," ujarnya.

Menurutnya, orientasi hasil pekerjaan Polri, wajib menjadi target dan tidak berhenti pada penyelidikan semata. Dengan demikian menurutnya, publik di tanah Papua yakin dan percaya, institusi Polri maupun Kejagung dapat diharapkan sebagai tempat menuntut keadilan.

"Rentetan dugaan pelanggaran HAM yang saya maksud adalah Kasus Biak Numfor pada Juli 1998, Kasus Wasior 2021, Peristiwa Wamena pada tahun 2003, Kasus Paniai 2014, kasus Mapenduma Desember 2016, Kasus Intan Jaya dan kasus terbaru lainnya di Nduga," tukasnya.

Selain itu, dalam raker yang membahas peroalan Penegakkan Hukum dan Perlindungan HAM di Daerah itu, Filep tidak hanya menyinggung soal penyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Ia juga menyuarakan aspirasi terkait tuduhan tindak pidana makar yang sering dialamatkan kepada para pemuda di Papua.

"Saya meminta, agar pihak Kepolisian dan Kejagung lebih objektif dalam penetapan setiap kasus berdasarkan UU yang berlaku. Para penegak hukum juga seharusnya memperhatikan faktor sosiologis dan historis dalam kehidupan masyarakat Papua," tandasnya.

Kemudian terkait penegakkan hukum kasus diskriminasi rasial. Menurut Filep, pelaku rasis di NKRI makin marak karena penegakkan hukum yang masih lemah. Padahal, sikap rasis telah menodai nilai kemanusiaan dan dapat mencabik persatuan dan kesatuan NKRI.

Terakhir, senator Filep menyuarakan terkait kebijakan afirmasi bagi OAP terutama di lingkungan Polda Papua Barat. Ia menyampaikan bahwa sejak berdirinya Polda Papua Barat, belum terdapat satupun Kapolres Orang Asli Papua (OAP).

"Saya meminta Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi agar Putra-putri OAP sesegera mungkin dapat diangkat dalam jabatan strategis seperti kapolres sebagai bentuk komitmen negara untuk memberdayakan OAP. Termasuk juga di lingkungan Kejaksaan Agung," pungkasnya.***