PKS Desak Pemerintah Cari Solusi Pemulangan WNI Usai Ada Kudeta di Myanmar

JAKARTA - PKS meminta Pemerintah Indonesia menjamin keselamatan WNI yang berada di Myanmar usai kudeta yang terjadi di negara tersebut. Pemerintah diminta tetap melakukan kajian eskalasi konflik terkait persoalan kudeta di Myanmar oleh pihak militer setempat.

"Jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Untuk sementara ini KBRI sudah mengimbau WNI agar tetap tinggal di rumah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Karena akses-akses sudah ditutup, termasuk bandara," kata Ketua DPP PKS, Sukamta, dalam keterangan tertulis yang diterima GoNews.co, Selasa (1/2/2021).

Anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta pemerintah untuk memetakan prediksi peningkatan konflik di Myanmar usai penangkapan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint oleh militer Myanmar. Solusi pemulangan WNI juga harus dipikirkan.

"Pemerintah harus punya kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air," ucapnya.

Lebih jauh, Sukamta juga menyinggung terkait peran Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Dia juga meminta adanya evaluasi terkait peran ASEAN agar tidak sekadar menjadi ajang kumpul-kumpul.

"Jangka panjang, perlu dipikirkan peran Indonesia sebagai leader tradisional ASEAN. Indonesia harus mampu mengayomi negara-negara anggota ASEAN. Namun, karena dalam Piagam ASEAN diatur soal prinsip non-interference, artinya ASEAN tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Ini ke depan perlu dipikirkan untuk ditinjau ulang. ASEAN belum punya gigi untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti ini, kasus ini bisa jadi momentum untuk meredefinisi ASEAN agar tidak hanya jadi ajang kumpul-kumpul saja" ungkapnya.

Diketahui bahwa saat ini Myanmar tengah bergejolak usai tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Dia dan Presiden Myanmar ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.

Seperti dilansir AFP, Senin (1/2), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.***