Home  /  Berita  /  Politik

Prajurit TNI 'Berguguran' di Papua, Pemerintah Jangan Diam Saja Dong!

Prajurit TNI Berguguran di Papua, Pemerintah Jangan Diam Saja Dong!
Ilustrasi: Kontak senjata antara aparat dengan Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB). (Foto: Dok Cepos/JPG)
Minggu, 24 Januari 2021 16:26 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Prajurit TNI yang bertugas memberangus tindakan terosisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah banyak yang berguguran.

Terbaru, dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR, Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani, tewas dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1/2021).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, menyesalkan pemerintah terkesan diam atas jatuhnya kembali korban dari TNI yang bertugas di Papua.

"Korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada 1 personil TNI gugur, kemudian masih di bulan ini ada 1 lagi yang gugur. Ini menunjukkan intenitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua. Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak," ujar Sukamta kepada GoNews.co, Minggu (24/1/2021).

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang dianggap terlalu lunak, sehingga kelompok separatis ini masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.

"Selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati. Coba bandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso. Dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan. Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," cetusnya.

Wakil Rakyat asal Yogyakarta ini menyarankan, agar pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.

"Kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan. Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah. Pemerintah harus masuk pada akar masalah dan menyelesaikannya secara tuntas. Dan hal ini bisa dimulai dengan menata kelembagaan secara khusus untuk penanganan Papua," pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan GoNews.co, Danrem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan membenarkan adanya insiden kontak tembak hingga menyebabkan meninggalnya seorang prajurit TNI.

"Kontak senjata terjadi sekitar pukul 11.40 WIT. Korban terkena tembakan di bagian punggung," kata Iwan Setiawan yang dihubungi dari Jayapura.

Ia menjelaskan bahwa korban bertugas di Pos Titigi yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya. Kondisi alamnya yang bergunung-gunung.

Jenazah korban sudah dievakuasi ke Timika dengan menggunakan helikopter milik TNI AU.

Ketika ditanya tentang situasi di Titigi, Danrem 173 yang wilayahnya membawahi Kabupaten Intan Jaya mengatakan bahwa saat ini anggota TNI bersiaga.

"Pengejaran masih dilakukan oleh personel dari Yonif 400/BR," kata Brigjen TNI Iwan Setiawan. ***

wwwwww