Home  /  Berita  /  Politik

Sudah 47 Prajurit Gugur, Sukamta Desak Jokowi Bikin Kementerian Khusus untuk Papua

Sudah 47 Prajurit Gugur, Sukamta Desak Jokowi Bikin Kementerian Khusus untuk Papua
Proses evakuasi Prajurit TNI Korban kontak senjata dengan KKB. (Foto: Istimewa)
Senin, 11 Januari 2021 20:53 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota TNI Prada Agus Kurnia tewas setelah diserang oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan Papua.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. "Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran," ujarnya kepada GoNews.co, Senin (11/1/2021).

Anggota Komisi I DPR RI itu juga meminta agar konflik Papua harus segera diakhiri. Pasalnya kata Dia, ratusan nyawa melayang sia-sia, kerugian mencapai triliuanan rupiah akibat konflik berkepanjangan ini. "Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," ujarnya.

Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus kata Sukamta, nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. Salah satu rencana pemerintah ialah pemekaran wilayah.

"Kami mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam perkaran pemekaran, jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua. Kami mendapatkan kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua," tukasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI menyangkan pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.

"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru diantara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun tahun lalu di Papua," tandasnya.

Untuk itu, legislator dapil Yogyakarta ini juga mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

Bahkan jika diperlukan Ia meminta Jokowi membuat kementrian khusus Papua dan Indonesia Timur. Hal ini kata Dia, perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif.

"Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang. Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting," tandasnya.

"Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," pungkasnya.***

GoSumbar.com Selain Kasus Suap Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Pernah Terseret 4 Kasus Ini
GoSumbar.com Desak Tuntaskan Dugaan Keterlibatan Azis Syamsudin, IPW: Jangan Sampai Kasus Ini Hilang Seperti Herman Herry
GoSumbar.com Terseret Kasus Dugaan Pemerasan Penyidik KPK, Pakar: Azis Syamsuddin Permalukan DPR RI
GoSumbar.com Soal Dugaan Kasus Suap Penyidik KPK, MKD DPR Belum Ada Niat Panggil Azis Syamsudin
GoSumbar.com Terseret Kasus Suap Penyidik KPK, Harta Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Senilai Rp96 M
GoSumbar.com Aziz Syamsuddin Aktor di Balik Pertemuan Penyidik Stefanus dan Syahrial
GoSumbar.com Oktober 2020, Penyidik KPK dan Walkot Tanjungbalai Sempat Bertemu di Rumah Azis Syamsuddin
GoSumbar.com DPR Tak Yakin Aturan Denda Rp100 Juta bagi Pelanggar Mudik Bisa Diterapkan
GoSumbar.com Nama Herman Hery Hilang dalam Surat Dakwaan Korupsi Bansos, Ini Alasan KPK
GoSumbar.com Kamus Sejarah Beredar di Olsop, Fikri Faqih: Mau Hapus Kesalahan, Tapi Dosanya Terlanjur Menjalar
GoSumbar.com Komisi XI DPR Berharap Hadirnya Dewan UKM DKI Jakarta Bisa Tingkatkan Daya Saing UMKM
GoSumbar.com Presiden atau DPR, di Barisan Mana Kejaksaan Berdiri Nanti
GoSumbar.com Erick Thohir Ingin Beli Peternakan Sapi di Belgia, Saleh Daulay: Ini Kreativitas, Perlu Didukung
GoSumbar.com Minta Masyarakat Tak Berspekulasi Terkait KRI Nanggala 402, Sukamta: Kita Berdoa dan Tunggu Info TNI
GoSumbar.com Pembangunan Industri Kaca di Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja RI
GoSumbar.com Ketua DPRD di Sumbar Digerebek Saat Berduaan dengan Sekretaris Pribadi di Kantor Tengah Malam
GoSumbar.com Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
GoSumbar.com Selain Lumpuhkan Dunia Pendidikan, KKB Juga Lecehkan Adat Papua
wwwwww