Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Legislator NasDem Dorong 'Lockdown' Parsial, KPCPEN Ungkap Mendagri akan Buat Edaran PSBB Ketat

Legislator NasDem Dorong Lockdown Parsial, KPCPEN Ungkap Mendagri akan Buat Edaran PSBB Ketat
Ketua Komisi IX DPR RI/legislator fraksi partai NasDem daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara, Felly Estelita Runtuwene dalam suatu kesempatan rapat di Senayan, Jakarta. (foto: dok. istimewa)
Rabu, 06 Januari 2021 15:05 WIB

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene berpandangan, pemerintah harus melakukan lompatan dalam penanganan penyebaran Covid-19. Lockdown parsial, bisa menjadi opsi.

Dorongan Felly, menyusul rilis data WHO per Selasa yang menunjukkan Indonesia menduduki posisi 20 terbanyak dengan jumlah kasus positif Covid 19 sebanyak 772.103 kasus, 639.103 pasien sembuh, dan 22.911 kematian akibat Covid 19. Angka tersebut disumbang dari penambahan rerata 7.000 orang positif Covid 19 per hari.

"Perlu penanganan yang tidak biasa. Sudah tidak bisa dengan hanya imbauan 3M lagi, tapi pemerintah harus melakukan lompatan. Misalnya dengan lockdown parsial," kata Felly, Selasa, dikutip dari publikasi fraksi, Rabu (6/1/2021).

Per Rabu, ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat di semua daerah di Indonesia.

"Mendagri (Tito Karnavian) akan buat edaran ke pimpinan daerah. Tadi sudah disampaikan oleh presiden ke gubernur seluruh Indonesia," kata Airlangga Hartarto, Rabu (6/1/2020).

Adapun pengetatan tersebut meliputi:

1) Membatasi Work From Office/WFO. WFO hanya menjadi 25% dan Work From Home/WFH menjadi 75%.

2) Kegiatan belajar mengajar masih akan daring.

3) Sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100% namun dengan protokol kesehatan.

4) Dilakukan pembatasan jam buka pusat perbelanjaan alias mal sampai jam 19.00 WIB. Untuk restoran 25% dan pemesanan makanan harus take away dan delivery bisa tetap buka.

5) Konstruksi masih tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat dan rumah ibadah dibatasi 50%. Fasilitas umum ditutup sementara dan moda transportasi diatur lebih jauh.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Kesehatan, Nasional, Politik, Pemerintahan
wwwwww