Legislator Demokrat Berharap Tak Ada Tekanan pada BPOM terkait EUA

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi partai Demokrat, Lucy Kurniasari menegaskan pentingnya independensi BPOM dalam menetapkan izin guna darurat vaksin Covid-19, meskipun vaksin Sinovac sudah didistribusikan ke daerah-daerah dan penyuntikan simbolis akan mulai diselenggarakan pada 13 Januari 2021.

"Kita tidak ingin BPOM bekerja dalam tekanan, sehingga mengeluarkan keputusan EUA tidak independen. Apalagi vaksin ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia, sehingga keputusan BPOM harus benar-benar profesional dan independen," kata Lucy kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Lucy berharap, tidak ada intervensi dari pemerintah terhadap BPOM. "Ini penting agar independensi BPOM tetap terjaga,".

"Selain itu, sertifikat halal dari MUI juga harus dipenuhi. Ini sebagai wujud hormat kita terhadap mayoritas ummat Islam di Indonesia," pungkas Lucy.

Terkait izin guna darurat atau emergency use authorization/EUA, jurubicara vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Rizka Andalucia mengungkapkan, perlu dilakukan pengukuran netralisasi antibodi dari tubuh subyek uji klinis tahap III vaksin Covid-19 atau Coronavac, sebelum diterbitkan izin guna darurat.

Rizka menjelaskan, yang dimaksud dengan pengukuran netralisasi antibodi adalah kemampuan dari antibodi untuk menetralkan atau membunuh virus Corona.

"Pengukuran ini dilakukan setelah dua minggu dosis terakhir. Kita ketahui (uji klinis, red) vaksinasi dilakukan dengan dua dosis yaitu hari ke 1 dan hari ke 14," kata Rizka saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Kemudian, lanjut Rizka, dilakukan pengulangan pengukuran pada 3 bulan dan sampai 6 bulan setelah vaksin disuntikkan ke tubuh (dalam tahapan uji klinis tahap 3, red).

"Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, maka dapat diberikan persetujuan penggunaan atau yang kita kenal dengan nama EUA (Emergency Use Authorization)" kata Rizka.

Merujuk pernyataan kepala BPOM, Penny Lukita dalam sebuah rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (17/11/2020), "Per 6 November 2020 sudah ada 1.620 subyek dosis pertama dan 1.603 subyek dosis ke 2, dan 1.520 masuk ke fase monitoring," kata Penny.***