Home  /  Berita  /  Politik

Tak Bisa 'Main Mata', Fraksi PAN di DPRD Bakal Dipantau DPP Dalam Mengambil Kebijakan

Tak Bisa Main Mata, Fraksi PAN di DPRD Bakal Dipantau DPP Dalam Mengambil Kebijakan
Wasekjen DPP PAN, Irvan Herman. (Dok. Pribadi)
Selasa, 05 Januari 2021 21:13 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diminta untuk hati-hati dan taat dengan aturan baru yang dikeluarkan DPP PAN.

Karena, dalam aturan baru tersebut, setiap kebijakan yang akan diambil oleh Fraksi PAN di DPRD baik provinsi atau kabupaten bakal dipantau langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN).

Demikian diungkapkan Wasekjen DPP PAN, Irvan Herman saat berbincang dengan GoNews.co, Selasa (5/1/2021).

"Ke depan tidak adalagi kebijakan sepihak yang diambil oleh Fraksi PAN di DPRD seluruh Indonesia. Karena DPP PAN akan melakukan monitoring melalui Panwil masing-masing," ujarnya.

Rabu besok, Irvan yang juga menjabat Panwil Riau itu, akan memberikan sosialisasi sekaligus rapat bersama Ketua Fraksi PAN di DPRD Kota Pekanbaru, Irman Sasrianto. "Selain sosialisasi tentunya dalam rapat nanti juga akan kita bahas berbagai hal termasuk kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah Kota Pekanbaru," tandasnya.

PAN kata Irvan, tidak ingin para legislator baik di provinsi, kab dan kota, mengambil kebijakan sendiri tanpa memperhatikan visi misi partai. Dengan aturan baru itu, wakil rakyat dari partai berlambang matahari biru itu, tidak bisa bermain mata alias mengejar keuntungan sendiri.

"Fraksi itu bagian dari perpanjangan partai. Khusus di Kota Pekanbaru, kedepan apapun kebijakan fraksi harus mengambil sistem musyawarah mufakat. Jadi tidak bisa hanya menggunakan sistem lobi satu atau dua orang saja. Besok, rencana kita akan rapat untuk menentukan apakah kita sejalan atau tidak dengan pemko Pekanbaru," urainya.

Namun demikian, Irvan memastikan semua kebijakan Pemko Pekanbaru yang bermanfaat dan pro rakyat akan Ia dukung. Namun sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak pro rakyat, PAN dengan tegas akan menolaknya.

"Kalau perlu, setiap akan menentukan sikap terhadap kebijakan pemko Pekanbaru, Fraksi PAN harus konsultasi dengan Komisi terkait di DPR RI," tegasnya.

Terkait dengan masa jabatan Wali Kota Pekanbaru yang tinggal satu tahun, Irvan mengaku akan meminta Fraksi PAN lebih jeli dan teliti. "Saya pastikan sanksi berat siap diterapkan jika sikap Fraksi mengecewakan rakyat," jelasnya.

"Kedepan Fraksi PAN DPRD Pekanbaru harus selalu kritis dan benar-benar pro rakyat," pungkasnya.***

wwwwww