Home  /  Berita  /  GoNews Group

Cegah Modus Lebih Halus, Senator Papua Tegaskan Pentingnya Transparansi Bansos

Cegah Modus Lebih Halus, Senator Papua Tegaskan Pentingnya Transparansi Bansos
Anggota DPD RI provinsi Papua Barat, Filep Wamafma dalam suatu kesempatan rapat paripurna DPD RI yang Ia ikuti secara virtual. (foto: istimewa)
Minggu, 03 Januari 2021 11:57 WIB

JAKARTA - Senator Papua Barat Filep Wamafma, mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya transparansi dalam program bantuan sosial (bansos). Transparansi adalah hal penting, bahkan untuk bansos non barang atau bansos tunai.

"Sebenarnya, yang menjadi pokok persoalan ialah transparansi. Kata 'transparansi' ini mungkin terdengar klise, namun merupakan jalan masuk dan kunci untuk mencapai tujuan bansos secara tepat sasaran," kata Filep kepada GoNews.co, Minggu (3/1/2021).

Transparansi ini, kata Filep, harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. "Pendataan penerima bansos harus dibuka ke publik,".

Dalam hal bansos barang, sebagaimana telah berujung kasus dugaan suap yang diduga melibatkan mensos Juliari Batubara (jabatan Mensos kini telah diisi oleh rekan sspartai Juliari yakni Tri Rismaharini), menurut Filep, transparansi anggaran belanja adalah hal penting.

"Bila bansosnya tidak dalam bentuk tunai (bansos barang), maka untuk pihak terkait, misalnya pihak yang ditunjuk sebagai penyedia sembako, harus diumumkan secara terbuka," kata Filep.

Pada tahap pelaksanaan, lanjut Filep, sinergi dengan penegak hukum harus intens dilakukan agar dapat memonitor bansos.

Filep yang duduk di Komite I DPD RI melanjutkan, dalam konteks pengawasan horizontal, "dibutuhkan peran serta aparat desa secara optimal,".

"Pada tahap evaluasi, pemerintah wajib mengaudit penyaluran bansos secara menyeluruh agar dapat ditelusuri ranah pelanggaran hukum yang terjadi," kata Filep.

Ia memungkasi, sebaik apapun jenis bantuan tersebut (merujuk pada pengalihan bansos barang ke bansos tunai, red), "bila tidak ada sisi transparansi maka penggelapan dana bansos dalam modus operandi yang paling halus dapat saja dilakukan,".

Diketahui, menjelang akhir tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk masyarakat yang terkena dampak akibat Covid-19 pada 2021. Bansos ini akan diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank mulai Januari 2021.

Presiden mengharapkan agar bansos ini dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Data Filep menyebut, ada 10 juta penerima yang akan menerima bansos tunai, masing-masing sebesar Rp 300.000 selama empat bulan berturut-turut.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Pemerintahan, Nasional, GoNews Group
wwwwww