Home  /  Berita  /  Politik

Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel, PKS Bilang Hukumnya 'Haram'

Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel, PKS Bilang Hukumnya Haram
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta. (Foto: Istimewa)
Rabu, 23 Desember 2020 18:49 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menolak keras rencana pemerintah kembali normalisasi hubungan dengan Israel. 

Bahkan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta mengatakan, normalisasi hubungan dengan Israel haram hukumnya. Demikian diungkapkan Sukamta menanggapi pernyataan Dubes Israel untuk Singapura Sagi Karni dan Chief Executive Officer U.S. International Development Finance Corporation, Adam Boehler yang menjanjikan Indonesia akan mendapatkan bantuan perbaikan ekonomi jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

"Saya berharap pemerintah tidak tergiur bantuan ekonomi. Harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi. Pemerintah Indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan. Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah, ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945. Komitmen Presiden Jokowi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina harus kita dukung dan kawal terus," ujarnya kepada GoNews.co, Rabu (23/12/2020) di Jakarta.

Menurut Sukamta, apapun bentuk kerjasama dengan Israel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan menciderai cita-cita para pendiri bangsa dan umat Islam. Merujuk pada pernyataan pihak-pihak luar negeri dan langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.

"Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mideterania yang mulai terusik dengan kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina melalui Inisatif Sabuk dan Jalan (BRI). Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional. Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina - Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel," tandasnya.***

wwwwww