Catatan Peneliti agar Jokowi Tepat Pilih Menteri

JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berpandangan, menteri yang ideal adalah sosok yang tidak mengabdi pada 'tuan politik'.

"Idealnya, seorang menteri itu tidak menjadi bagian dari kepentingan politik parpol (partai politik) DPR. Menteri harus bekerja profesional, dan biarlah DPR optimal mengkritisi dalam konteks pengawasan terhadap eksekutif," kata Lucius kepada GoNews.co, Selasa (22/12/2020).

Lucius melanjutkan, pemikiran inilah yang menjadi dasar dari pihak-pihak yang ingin agar menteri dijabat oleh oleh sosok profesional non parpol. "Persoalannya, tak mudah untuk menjamin bahwa sosok berlatar belakang profesional pada akhirnya bisa bekerja lurus,".

"Bisa jadi, malah membuka peluang transaksional," kata Lucius.

Kunci Profesionalisme

Ia menjelaskan, kunci profesionalisme seorang menteri terletak tidak hanya pada latar belakang sosok non parpol. Kata dia, "kalau yang bersangkutan memang punya mental 'pemain' kan sama saja,".

"Lalu bersambut gayung dengan kepentingan dari parpol, sementara parpol sendiri masih dipersepsikan buruk oleh masyarakat hingga saat ini," kata Lucius.

"Ada PR serius menurut saya bagi kita semua, adalah membenahi partai-partai politik yang ada di republik ini," tambah Lucius.

Tapi bagaimana pun, ia melanjutkan, sosok menteri non parpol terlebih yang tidak terafiliasi dengan elit bisnis, lebih memiliki keunggulan dalam segi, "bahwa Ia tidak menghamba kepada dua tiga tuan yakni presiden, DPR, dan bisnis elitis,".

"Dengan tanpa latar belakang parpol dan tak 'mentali tiga uang' dengan elit bisnis, maka bosnya ya presiden," kata Lucius.

Otonomi Presiden

Pada akhirnya, kata Lucius, resuffle kabinet yang santer menjadi pergunjingan politik dan istana telah mengonfirmasi memang akan segera melakukan perombakan jajaran, menuntut presiden Jokowi untuk otonom dengan hak preogratifnya.

"Inilah momentum Jokowi untuk mengaktualisasikan apa yang pernah ia katakan di awal masa jabatan keduanya sebagai Presiden RI, bahwa ia tanpa beban," kata Lucius.

Jokowi, menurut Lucius, harus jeli melihat peta penghambaan calon pembantunya di kabinet. Kualitas buruk sosok menteri dari unsur parpol tentu telah direkam oleh publik, tapi kualitas sosok non parpol juga perlu pencermatan matang.

"Karena harus diakui adanya peluang hasrat politis juga dari sosok non parpol. Ketika misalnya, namanya digadang-gadang oleh sekelompok orang atau tim, kemudian itu atas sepengetahuan dirinya, lalu misalnya ia sendiri mengamini dan 'mendukung'. Lebih parah lagi ketika tim penggadang-gadang ini yang biasanya adalah broker politik ternyata memang 'diorder' oleh pihak parpol tertentu," kata Lucius.

Ia memungkasi, "bagaimana pun, menteri Jokowi harus bekerja lurus sebagai eksekutif dan tidak bermitra dengan legislatif dalam konteks pengawasan parlemen, bukan penghambaan pada kekuatan politik parlemen,".***