Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Pola Hidup Sehat Amat Penting di Tengah Vaksinasi yang Perlu Kehati-hatian Tinggi

Pola Hidup Sehat Amat Penting di Tengah Vaksinasi yang Perlu Kehati-hatian Tinggi
Anggota Komisi IX fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam sebuah kesempatan rapat di Senayan, Jakarta. (foto: ist.)
Sabtu, 19 Desember 2020 13:48 WIB

JAKARTA - Video mengenai bahayanya vaksin Covid-19 beredar di media sosial. Vaksin Covid-19 yang tidak tepat disebut bisa memicu virus Covid-19 yang ada di Indonesia menjadi lebih ganas. Pasalnya, virus Covid-19 yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara memiliki motif Antibody-Dependent Enhancement/ADE.

Akun instagram yang dikenal milik Wakil kepala Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) Irjen Pol. Dharma Pongrekun, mengunggah video tersebut.

Selain video tersebut, video mengenai penolakan vaksin dan pernyataan pandemi palsu juga beredar melalui jejaring media sosial. Dalam video ini, beberapa orang dengan latar belakang berbeda, termasuk bidang medis dan jurnalis dari berbagai negara, turut bicara.

Sementara di Indonesia sendiri, menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, masih banyak rakyat yang kurang mempercayai vaksin dan Covid-19 sehingga pekerjaan rumah pemerintah dalam menjamin hak kesehatan dan hak hidup rakyat, jelas amat berat.

Menyikapi hal tersebut, Kurniasih menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada seluruh pemangku kebijakan terkait, agar agenda vaksinasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Jangan terburu-buru! Itu, sudah kami tekankan kepada mitra di rapat terakhir sebelum masa reses," kata Kurniasih kepada wartawan, Sabtu (19/12/2020).

Bahkan presiden RI, Joko Widodo sekalipun, menurut Kurniasih, seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan mengenai vaksin.

"Sempat dinyatakan oleh presiden bahwa vaksin gratis, tapi kemudian Juru bicara program vaksinasi Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa data BPJS Kesehatan akan digunakan dalam poses pemberian vaksin virus corona, khususnya bagi segmen peserta penerima bantuan iuran atau PB," ujar Kurniasih.

Kurniasih menegaskan, sebelum bisa dipastikan keamanan dan tingkat efikasi, serta kehalalannya, upaya-upaya dan pernyataan-pernyataan mengenai vaksin harusnya berfokus pada penelitian, pengujian, dan pengembangan serta produksi dan izin guna vaksin itu sendiri.

"Dalam hal izin guna darurat atau emergency use authorization misalnya, kita semua harus bisa memastikan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja independen dan berkoordinasi dengan WHO dan FDA. Jangan sampai ada tekanan pada BPOM yang membuat izin vaksin yang keluar nanti tidak sesuai dengan aturan," kata Kurniasih.

Independensi BPOM ini penting, karena selain jelas terkait dengan kesehatan jutaan rakyat, tidak ada juga sanksi untuk BPOM ketika keliru menerbitkan izin lalu produk yang diizinkan itu ternyata berdampak buruk pada kesehatan rakyat misalnya.

"Setahu saya di Undang-Undang tidak ada, tanggungjawabnya ya dunia akhirat tidak main-main. Sehingga, pihak manapun, janganlah bermain api dengan vaksin ini," kata Kurniasih.

Di tengah kehati-hatian agenda vaksinasi itu, Kurniasih melanjutkan, pihaknya mendorong agar vaksin merah putih diakselerasi. "Apapun kebutuhan Eijkman dan konsorsiumnya harus didukung penuh oleh negara,".

Mengingat, bahwa berdasarkan prakiraan sebelumnya, vaksin merah putih baru bisa digunakan pada sekitar akhir 2021 atau awal 2022, maka upaya untuk meningkatkan budaya hidup sehat seluruh rakyat jauh lebih penting ketimbang riuh bicara soal menyegerakan vaksinasi sementara efikasinya bahkan belum terjamin. Di sisi lain, vaksinasi juga belum tentu jadi game changer jika pola hidup sehat tidak dibangun.

"Satu tahun sepanjang 2021, saya meyakini cukup untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional jika upaya pemeritah untuk menciptakan budaya hidup sehat di tengah-tengah rakyat dilakukan dengan masif dan efektif serta dengan melibatkan seluruh pihak hingga ke level RT/RW dan kader-kader kesehatan di level bawah seperti kader-kader Jumantik misalnya," kata Kurniasih.

Pandemi sepatutnya telah menyadarkan banyak pihak bahwa budaya hidup sehat rakyat Indonesia masih harus dibangun dan fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat pun masih belum siap untuk sungguh-sungguh mendukung terciptanya jaminan sehat segenap rakyat.

"Karenanya, 2021, kami mendukung penuh program kerja Kemenkes untuk menguatkan tingkat kesehatan masyarakat itu," kata Kurniasih.

Di tengah kebutuhan akan jaminan kesehatan rakyat dan tekanan ekonomi yang tengah dialami negara, Kurniasih mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan bisnis semata dari agenda vaksinasi dengan mengabaikan kesehatan rakyat.

"Kita tidak menuduh, tapi ketika ada Legislator lain mengungkap endusan permainan bisnis besar dalam agenda vaksinasi, sebetulnya itu hal yang sudah jadi perhatian kami di Komisi IX. Insinuasi permainan itu jelas," tandas Kurniasih.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Kesehatan, Nasional, Politik, Pemerintahan
wwwwww