Home  /  Berita  /  GoNews Group

Siapa Pejabat Korup di Papua dan Berapa Jumlah Korupsinya? Pemerintah Pusat Diminta Transparan

Siapa Pejabat Korup di Papua dan Berapa Jumlah Korupsinya? Pemerintah Pusat Diminta Transparan
Ilustrasi. (gambar: portal sejarah)
Kamis, 10 Desember 2020 12:05 WIB

JAKARTA - Anggota DPD RI, Filep Wamafma, meminta pemerintah pusat untuk terbuka dan berani ambil sikap tegas mengenai dugaan korupsi di Papua. Permintaan Filep, menyusul pernyataan Mahfud MD mengenai dana dari pemerintah pusat untuk Papua yang dikorupsi oleh elit setempat.

"Logika sederhana mengarahkan kita pada pemaknaan elit sebagai para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di tanah Papua. Maka pertanyaannya, siapakah para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di tanah Papua yang mengkorupsi dana yang diberikan pemerintah?" kata Filep kepada GoNews.co, Kamis (10/12/2020).

Merujuk pada prinsip good governance dan agar tidak muncul penilaian bahwa pemerintah melempar opini kosong, kata Filep, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuka data secara transparan mengenai dana yang dikorupsi berikut nama elit-elit yang dimaksud. "Bahkan bila terdapat bukti yang cukup, pemerintah dapat juga melaporkan para elit yang melakukan korupsi tersebut,".

"Alih-alih melemparkan kotoran ke Papua, bukankah lebih baik membersihkan kotoran itu?" ujar Filep.

Tanpa transparansi dan ketegasan sikap, menurut Filep, pernyataan Mahfud malah berpotensi membunuh karakter para pemimpin Papua. Paralel dengan itu, pemerintah daerah Papua juga seharusnya melakukan klasifikasi. Jika keduanya tak berjalan baik, isu korupsi di tengah resolusi Papua dikhawatirkan berujung kegaduhan baru.

"Daripada menciptakan kegaduhan, lebih baik melakukan evaluasi yang terbuka dan menyeluruh terhadap semua yang dilakukan pemerintah terhadap Tanah Papua, mulai dari rencana kebijakan selama ini, sampai pada eksekusi di lapangan. Berani?," tandas Filep.

Sebelumnya, Filep mencatat, "Menkopolhukam RI Mahfud MD, pernah mengungkapkan bahwa pemerintah, menyiapkan dana yang sangat besar untuk Papua, namun dikorupsi oleh elit-elit di sana, dan rakyatnya tidak kebagian,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, Nasional, GoNews Group
wwwwww