Para Da'i Diminta Berperan dalam Menjaga Kedaulatan NKRI

JAKARTA - Saat sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Pimpinan Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Jakarta pusat dan Selatan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, meminta para da'i atau juru dakwah memahami realita tentang Indonesia.

Baik ideologi, dasar negara, konstitusi, maupun semboyannya. Karena para Juru Dakwah (Da'i) berada di Indonesia, WNI dan berdakwah untuk Umat Islam di Indonesia.

"Diharapkan melalui pemahaman yg baik terhadap Empat Pilar, maka para Da'i lebih bisa berperan dalam ikut menjaga Indonesia agar tak keluar dari cita-cita Indonesia Merdeka, dan karenanya ikut berperan aktif untuk membangun dan memajukan Indonesia baik umat dan angsa," ujarnya Hidayat di Jakarta, Minggu (6/12/2020).

HNW sapaan akrab Hidayat menuturkan bahwa pengenalan terhadap karakteristik masyarakat Madinah, sebagaimana diajarkan Allah, melalui awal surah Al Baqarah diawal hijrah Beliau ke Madinah, itu yang akhirnya membuat Rasulullah SAW sukses dalam berdakwah bangun warga dan negara Madinah dengan berbagai solusi dan inovasi. Atau dengan membuat kontrak kesepakatan bersama seluruh penduduk Madinah yang plural melalui Piagam Madinah.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, upaya memahami realita masyarakat Indonesia ini juga perlu dilakukan oleh para dai yang tergabung dalam IKADI. Salah satu caranya adalah memahami Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beserta dengan sejarahnya.

"Kita melakukan sosialisasi dalam rangka memahami realita Indonesia di mana kita berada. Sehingga para dai juga memahami peran sebagai warga negara, peran sebagai dai atau pun tokoh masyarakat," ujarnya.

HNW menuturkan bahwa Indonesia dengan Pancasila, dan UUD NRI 1945, NKRI serta praktek Bhinneka Tunggal Ika, adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, musyawarah para Ulama.

Mereka aktif bersama para pejuang bangsa yang lain mempersiapkan Indonesia Merdeka; dasar negara, ideologi, Pancasilanya, UUDnya serta NKRInya. Para Ulama dari beragam Ormas (Muhammadiyah, NU, PUI, AlKhairiyah, Persis) juga Orpol Islam(Partai Syarikat Islam, Penyadar, Masyumi) berjuang bersama dengan Para Pejuang/Bapak Bangsa baik di BPUPK, Panitia Sembilan, hinggabPPKI.

Bahkan, lanjutnya, NU jelang Indonesia Merdeka menyebut Indonesia sebagai Darussalam bukan Darul Harb (negara non Islam yang layak diperangi). Muhammadiyah kemudian menyebut Indonesia sebagai Darul ‘Ahdi Wa Syahadah (negara kesepakatan dan kesaksian) dan Habib Rizieq Syihab menyebut Indonesia sebagai Darud Dakwah atau Darul Hisbah bukan Darul Qital (negara peperangan).

"Sekalipun demikian, dan sebagai perwujudan atas gairah Islam, semangat Dakwah serta kedalaman ilmu Agama dan cinta mereka pada Indonesia, para Ulama tak segan untuk membela Indonesia merdeka dari kemungkinan dijajah lagi oleh Belanda," ujarnya.

HNW menyebutkan bahwa KH Hasyim Asyari (NU) memfatwakan Resolusi Jihad, dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) menyampaikan Amanat Jihad melawan Penjajah Belanda. Tapi itu tidak mereka lakukan melalui perubahan lafal azan, melainkan langsung dengan membentuk Laskar Kiai, Laskar Santri, laskar Hizbullah, laskar Angkatan Perang Sabil dan lain lain.

"Dan selamatlah Indonesia dari penjajahan kembali Belanda," sebutnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini mengatakan para ulama bersama dengan tokoh-tokoh nasional berlatar belakang yang beragam juga berdiskusi dan bermusyawarah untuk merumuskan dasar negara kita.

"Para tokoh umat tersebut tampil percaya diri, wawasan luas, kepiawaian berdebat, perjuangkan maslahat Umat dan Bangsa, tetapi tetap bahasa yang baik (bilhikmah) tidak vulgar. Tidak ada kata-kata bid’ah atau kafir," ujarnya.

"Mereka memiliki pemahaman Islam yang komprhensif sekaligus mencintai bangsanya, sehingga mampu membuat kompromi mengarahkan Indonesia menjadi negara Merdeka, menyelamatkan Pancasila, NKRI oleh M Natsir (Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPRRIS) dan bahkan membuat lambang negara Garuda Pancasila oleh Sultan Syarif Hamid alQadri II," tambahnya.

HNW berharap para dai dapat belajar dan mencontoh para tokoh umat tersebut. Sehingga melalui pemahaman yg baik terhadap Pancasila, UUDNRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (melalui sosialisasi Empat pilar MPR RI), para dai dapat terus menjaga warisan para Ulama dan para pejuang Bangsa.

"Dan agar bila terjadi penyimpangan, dapat meluruskannya, dan mengkoreksinya dengan cara yang makruf (baik/bijak) agar dapat kembali istiqamah/konsisten dengan cita-cita Indonesia Merdeka, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD45," pungkasnya.***