KPK Didesak Telusuri Pengadaan Smartcard di DPR

JAKARTA - Usai dihebohkan dengan hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia (TII) yang menyatakan DPR berada di peringkat pertama sebagai institusi paling korup, kini muncul desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri proyek pengadaan smartcard dan scan wajah bagi semua orang yang hendak masuk ke DPR RI.

Desakan itu salahsatunya datang dari Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto.

Menurut Andrianto, jika nanti KPK menemukan adanya potensi korupsi dalam pengadaan barang itu, maka proyek itu harus dihentikan. "KPK harus menelisik adakah potensi korupsi. Jika terindikasi lebih baik dibatalkan saja," desaknya, Sabtu (5/12/2020).

Aktivis 1998 ini mengaku lebih setuju, jika anggaran yang digunakan untuk pengadaan smartcard dan scan wajah digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

Sebab pengamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan di DPR RI sudah lebih dari cukup. "Pengamanan saat ini sudah cukup. Lebih baik dananya buat Covid-19," tegasnya.

Perlu diketahui, selama ini, setiap orang yang hendak masuk kawasan DPR khusunya Gedung Nusantara I, selalu diperiksa dengan ketat.

Setiap orang yang hendak masuk pasti diperiksa barang bawaannya, diminta memperlihatkan ID, atau bagi yang tidak punya ID harus meninggalkan KTP untuk ditukar dengan kartu tanda pengenal tamu.

Belum lagi, di tiap gedung juga ada alat X-ray Security Scanner yang memindai isi tas atau bawaan setiap orang.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, program smart card dan penerapan teknologi pindai wajah tidak lebih dari proyek "basah" di tengah masa pandemi Covid-19.

"Saya kira program smart card dan scan wajah ini lebih terlihat sebagai proyek basah di tengah pandemi. Lembaga Kesekjenan DPR ini sebagai pengguna anggaran nampaknya punya anggaran berlimpah sehingga selalu mampu memikirkan proyek baru buat menghabiskannya," ketusnya, Rabu (11/11/2020) lalu.

Dia pun mempersoalkan tentang pengadaan alat absen finger print yang dulu sempat membuat heboh pemberitaan media massa.

"Dulu pernah ada finger print yang sampai sekarang malah ngga jelas. Smart card ini juga nampaknya akan sama nasibnya dengan finger print. Karena bagi Sekjen itu bukan soal apa urgensi sesuatu diadakan, tetapi bagaimana menghabiskan anggaran yang ada," sesalnya.

Padahal, lanjut Lucius, sebagai supporting system, Kesekjenan mestinya fokus pada memberikan dukungan maksimal bagi kerja-kerja kedewanan, agar DPR mampu menjalankan tugas dengan baik hingga dapat lebih dipercaya rakyat.

"Itu yang penting," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan, rencana penerapan teknologi scanwajah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemanan di lingkungan gedung DPR.

Rencana ini, juga sejalan dengan agenda eParlemen, dan penerapan kartu akses keluar-masuk kompleks DPR RI yang perangkat kerasnya sudah diujicobakan di Gedung Nusantara I DPR RI beberapa waktu lalu.

'"Iya, kebutuhan untuk tingkat keamanan sudah jadi standart di komplek DPR, maka untuk tahun depan teknologi scan wajah akan diterapkan," kata Indra kepada GoNews.co, Rabu (11/11/2020).

Sejauh ini, Indra belum menyebut dengan pihak mana Kesetjenan DPR RI akan bekerjasama dalam penerapan teknologi scan wajah, atau akan membangun sistem tersebut sendiri.***