Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tito Minta Jajaran Kemendagri, KPU, Bawaslu, Bentuk Tim Kecil Pantau Pemenuhan Hak Mencoblos

Tito Minta Jajaran Kemendagri, KPU, Bawaslu, Bentuk Tim Kecil Pantau Pemenuhan Hak Mencoblos
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Data Kependudukan dan Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (24/11/2020). (foto: ist./puspen kemendagri)
Selasa, 24 November 2020 22:48 WIB
JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian, meminta dibentuk tim-tim kecil untuk memantau perkaman KTP-el penduduk guna menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat di hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.

"Saya akan minta kepada Dirjen Dukcapil, daerah-daerah yang kita anggap perlu mendapatkan atensi karena jumlah yang belum merekam kami anggap dalam ukuran Kemendagri dan KPU dan Bawaslu cukup tinggi, agar dibentuk tim kecil dari Kemendagri yang bergerak ke semua Dukcapil, 2 minggu, 1 minggu. Timnya, 2 atau 3 orang," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Data Kependudukan dan Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Tim kecil ini, kata Mendagri, akan melihat seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Dukcapil. Apakah mereka bergerak atau tidak?. "Tentu bagi Dinas Dukcapil yang benar-benar bekerja all out, Kemendagri akan memberikan reward. Dan sebaliknya juga bagi Dinas Dukcapil yang tidak bekerja, akan diberikan punishment. Ini demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,".

"Sekali lagi saya minta membuat tim monitoring harian. Dirjen Adwil melalui Satpol PP juga membuat tim monitoring harian. Dan kami juga mohon dengan hormat KPU RI untuk melakukan monitoring harian dan Bawaslu RI. Sehingga kita harapkan ketika pada saat hari pemungutan suara, masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih, mereka telah memiliki dokumen identitas baik dalam bentuk KTP-el atau surat keterangan," kata Tito.

Intinya, lanjut Mendagri, jajaran Kemendagri harus meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu, melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data. Sasarannya adalah menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat.

"Kita tahu ada beberapa daerah dulu dengan Pemilu sebelumnya, itu margin kemenangannya kadang-kadang hanya satu digit, artinya kurang dari 10 suara saja bisa menimbulkan potensi konflik. Ini kalau yang memiliki hak pilih tidak memilih karena tidak ada identitas," tandas Tito.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, GoNews Group
wwwwww