Terlalu Riskan Agung Firman Jadi Ketua Umum PP PBSI  

BERBAGAI kasus penyelewengan anggaran dana menghiasi dunia olahraga Indonesia. Dari mulai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan dana hibah KONI Pusat yang memakan korban mantan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Mulyana, Sekjen KONI Pusat, EF Hamidy hingga mantan Menpora Imam Nahrawi. Ketiga petinggi olahraga ini saat ini masih menjalani hukuman.

Sebelumnya Sekjen Komite Olimpiade (KOI) yang juga pejabat Kemenpora, Dodi Iswandi juga terjerat kasus dana sosialisasi Asian Games 2018. Ya, semua temuan itu tidak terlepas dari peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Begitu juga dengan catatan discleamer yang dinobatkan BPK terhadap laporan dana pertanggungjawaban Kemenpora pada masa kepemimpinan Imam Nahrawi. 

Prestasi lain juga dicatat BPK yang dipimpin Agung Firman Sampurna dengan adanya ketaatan induk organisasi (PB/PP) untuk mengembalikan dana kelebihan bantuan Kemenpora pada persiapan menghadapi berbagai multi event internasional. Bahkan, BPK pun sudah menjalankan fungsinya dengan baik seperti memberikan penjelasan secara detail tentang masalah pertanggungjawaban anggaran dana APBN. 

Pelahan tapi pasti perbaikan masalah pertanggungjawaban anggaran dana APBN dalam dunia olahraga pun bisa dilakukan. Pada tahun pertama kepemimpinan Menpora Zainudin Amali terbukti pertanggungjawaban yang semula disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Belakangan ini cukup mengejutkan nama Agung Firman muncul dalam pencalonan bakal calon Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024 pada Musyawarah Nasional (Munas) PBSI di Serpong, Banteng, 5-6 November 2020. Dia akan bersaing dengan Ketua Pengprov PBSI Banten, Ari Wibowo yang juga ikut mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di bulutangkis Indonesia. 

Tidak seperti calon lain contohnya Kapolri Idham Azis dan Ari Wibowo.  Sebelum menjadi Kapolri, Idham Azis itu sering bermain bulutangkis dengan legenda bulurangkis Indonesia, Taufik Hidayat dan Icuk Sugiarto. Begitu juga dengan sepak terjang Ari Wibowo yang menjabat Ketua Pengprov PBSI Banten. 

Sebaliknya, kehadiran Agung Firman cukup mengejutkan karena tidak pernah muncul sebelumnya. Semua memang punya hak untuk mengusulkan atau pun dipilih menjadi Ketua Umum PP PBSI dalam Munas PBSI tersebut.  Bukan kita meragukan kemampuan Agung Firman memimpin cabang bulutangkis yang merupakan andalan Indonesia pada Olimpiade. Namun, ada Kodek Etik BPK yang perlu dicermati. 

Sesuai peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Bab III pasal 6 ayat 2 poin (i) jelas disebutkan Anggota BPK, Pemeriksa dan Pelaksana BPK tidak diperkenankan menjadi pengurus yayasan dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai oleh anggaran negara.  Dalam Kodek Etik itu juga jelas disebutkan sanksi-sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran. 

Seperti diketahu PP PBSI itu merupakan induk organisasi bulutangkis yang rutin menerima bantuan dana dari anggaran negara untuk menjalankan program peningkatan prestasi atlet  bulutangkis Indonesia. Pada persiapan menuju Olimpiade Tokyo 2021, PP PBSI tercatat menerima bantuan dana sebesar Rp18.618.087.000 untuk kebutuhan biaya pelatnas maupun uji coba Tim Bulutangkis Indonesia yang berkekuatan 28 atlet dan 17 offisial. 

Alokasi anggaran yang diterima PP PBSI itu terbesar kedua setelah cabang sepakbola yang menerima Rp50.619.561.500 dalam persiapan untuk Piala Dunia U 20 2021. Anggaran yang dikucurkan itu untuk pelaksanaan pelatnas hingga Desember  2020. 

Yang lebih riskan lagi dan patut menjadi pertimbangan Agung Firman Sampurna yakni jika  terpilih dalam Munas PBSI itu dirinya harus menandatangani bantuan dan laporan pertanggungjawaban anggaran negara untuk pelatnas maupun dana-dana lainnya yang diterima PP PBSI dari Kemenpora seperti yang berlaku selama ini. 

Mungkin ada baiknya Agung Firman menarik diri dari pencalonan sehingga kredibilitas BPK tetap bisa dipertahankan sebagai pintu terakhir untuk mengkoreksi penggunaan anggaran negara.  Bagaimana pak Agung Firman Sampurna? ***

Penulis: Azhari Nasution, Wartawan Gonews.co Group