Hingga Awal November, Kemendes PDTT Gelontorkan Dana Desa Rp3,17 Triliun untuk Covid-19

JAKARTA - Sejumlah cara dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) untuk menangani pandemi Covid-19 agar tidak masuk hingga ke desa.

Payung hukum dari langkah ini adalah Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penegasan program Padat Karya Tunai Desa dan Desa Tanggap Covid-19.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menuturkan, hingga 1 November 2020, sebanyak Rp3,17 triliun dana desa dibelanjakan untuk penanganan Covid-19.

Turunan dari Surat Edaran ini adalah pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di 56.436 desa, yang merekrut relawan desa sebanyak 1.880.174 orang, yang bertugas lakukan pencegahan seperti deteksi dini, disinfektan fasilitas umum dan edukasi warga mengenai Covid-19 serta Kampanye pola hidup sehat.

Relawan juga lakukan penanganan Covid-19 seperti kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan, penyiapan ruang isolasi, pendataan penduduk yang masuk desa hingga pembuatan Gerbang Desa.

Relawan inilah kemudian mendata jumlah pemudik ke desa sebanyak 1.044.558 orang, dan warga rentan sakit sebanyak 119.860 orang. Relawan juga dirikan tempat isolasi di 21.292 desa, yang memiliki jumlah tempat tidur 85.168 unit, dan telah digunakan ODP 191.61 orang.

"Mereka juga melakukan sosialisasi hidup sehat di 59.125 desa, penyediaan tempat cuci tangan di tempat publik di 56.056 desa, penyemprotan dengan disinfektan di 57.154 desa, dan pengadaan masker bagi warga di 39.683 desa," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Mantan ketua DPRD Jawa Timur mengatakan, informasi mengenai penanganan Covid-19 di desa bisa diperoleh Sistem Informasi Pembangunan Desa yang mencatat kegiatan Desa Tanggap Covid-19 sampai level nasional.

"Monitoring ini yang diikuti penanganan di lapangan pada desa-desa yang membutuhkan bantuan, ternyata efektif menangani pandemi Covid-19. Kasus suspect dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh desa jauh lebih rendah daripada nasional," kata Gus Menteri.

Penyempurnaan sistem informasi desa yang kini terpadu dengan pencapaian SDGs Desa diuji coba pada November-Desember 2020. Layanan harian pemerintah desa, Bumdes, dan laporan harian pendamping desa mengisi big data desa.***