Arwani Desak Pemerintah Terbitkan Perpres dan Permen tentang Pesantren

JAKARTA - Anggota Fraksi PPP DPR RI, Arwani Thomafi, menyatakan desakannya pada pemerintah untuk segera menuntaskan aturan turunan UU 18/2019 tentang Pesantren.

"Terbitnya aturan turunan yang terlambat, menyebabkan penundaan rekognisi, afirmasi, & fasilitasi negara bagi Pesantren," kata Arwani keoada Wartawan Parlemen, Rabu (21/10/2020).

Sejak UU Pesantren itu disahkan, kata Arwani, belum ada aturan pelaksana yang diterbitkan oleh pemerintah. Padahal, dibutuhkan setidaknya 2 Substansi Peraturan Presiden (Perpres) dan 7 Substansi Peraturan Menteri sebagai aturan turunan.

"Kami mendukung penuh program afirmasi & fasilitasi negara kepada Pesantren melalui Program Kerja di berbagai Kementerian antara lain, seperti Rusun bagi Pesantren, peningkatan Sanitasi Pesantren yang layak, Pusat Kesehatan Pesantren, Program Pendidikan Daring, Pendidikan Vokasi di Pesantren (BLK) dan sebagainya, yang benar-benar memiliki dampak konkret bagi peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing santri," kata Arwani.

Wakil Ketua Umum PPP itu menyatakan, pihaknya menyayangkan peringatan Hari Santri tahun 2020 pada 22 Oktober, ditandai dengan tidak dialokasikannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren dalam APBN 2021.

"Kami mendesak, pemerintah dapat melakukan perubahan APBN 2021 dengan kembali mengalokasikan BOP ke pesantren dan Biaya Operasional Santri. Upaya ini untuk mengkonkretkan jargon "Santri Sehat Indonesia Kuat" dalam peringatan Hari Santri Tahun 2020," kata politisi yang tercatat sebagai Alumni Pesantren Futuhiyyah Mranggen itu.***