Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jordi, Elkan dan Yance Absen di Laga Lawan Vietnam
Olahraga
22 jam yang lalu
Jordi, Elkan dan Yance Absen di Laga Lawan Vietnam
2
Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Road Race Championship 2025
Olahraga
22 jam yang lalu
Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Road Race Championship 2025
3
Hadiah Ramadan Milo Untuk Suporter Persis Solo
Olahraga
22 jam yang lalu
Hadiah Ramadan Milo Untuk Suporter Persis Solo
4
PSIS Tetap Optimistis Ke Championship Series
Olahraga
22 jam yang lalu
PSIS Tetap Optimistis Ke Championship Series
5
PERBASI Gelar Seleknas untuk Bentuk Timnas Basket 5on5 Putri U-18 di Bali
Olahraga
21 jam yang lalu
PERBASI Gelar Seleknas untuk Bentuk Timnas Basket 5on5 Putri U-18 di Bali
6
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
Umum
20 jam yang lalu
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Syarif Hassan Sayangkan Keengganan Pemerintah Terbitkan Perppu Ciptaker

Syarif Hassan Sayangkan Keengganan Pemerintah Terbitkan Perppu Ciptaker
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan. (Foto: Ist.)
Selasa, 20 Oktober 2020 20:47 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyayangkan langkah pemerintah yang menolak usulan MUI-yang mewakili penolakan elemen masyarakat-terkait UU Ciptaker.

Syarief, menyinggung hasil pertemuan Presiden bersama MUI pada Jumat (16/10/2020) lalu, yang kata Dia, "pemerintah enggan memenuhi usulan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) (Ciptaker, red)".

"Kurangnya respons pemerintah (atas berbagai penolakan terhadap UU Ciptaker, red) dan keengganan untuk menerbitkan Perppu yang disampaikan MUI akan menjadi penilaian buruk bagi masyarakat terhadap cara pemerintah merespons aspirasi masyarakat. Padahal, masyarakatlah yang paling merasakan dan terdampak langsung terhadap efek berbagai pasal yang tidak pro-rakyat," kata Syarief dalam rilis, Selasa (20/10/2020).

Syarief meyakini, usulan yang disampaikan oleh MUI merupakan usulan terbaik sebagai hasil evaluasi UU Ciptaker (Omnibusaw).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menilai bahwa tujuan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap MUI tidak akan tercapai jika suara masyarakat tidak diakomodir, dan menjadi pertanyaan; "UU Cipta Kerja ini untuk siapa?".

"Kita telah mendengar penjelasan Presiden bahwa UU ini bertujuan untuk menambah lapangan kerja namun banyak pasal-pasal yang merugikan buruh, rakyat dan lingkungan untuk masa depan bangsa. Seharusnya aspirasi rakyat diakomodir oleh pemerintah," kata Syarief.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, GoNews Group
wwwwww