Profesor Greg Fealy Sebut Pemerintahan Jokowi Anti-Islam, Begini Tanggapan Wamenag

JAKARTA - Guru besar Australian National University (ANU) Profesor Greg Fealy dalam tulisannya menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti-Islam.

Dikutip dari detik.com, tulisan Greg iitu dimuat di East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel di situs East Asia Forum ini diambil dari makalah terbaru Greg yang berjudul, ''Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State'' yang akan terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies dan dimuat dalam ANU Indonesia Update 2020.

''Selama empat tahun terakhir, pemerintah Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Ini mungkin kabar baik bagi mitra barat Indonesia, terutama Australia, di mana survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia,'' tulis Greg dalam artikel itu.

Greg menyebut Australia dan negara lain harus prihatin akan kondisi yang disebutnya sebagai 'kebijakan anti-Islamis' ini.

''Karena hal itu mengikis hak asasi manusia, merusak nilai-nilai demokrasi, dan dapat menyebabkan reaksi radikal terhadap apa yang dilihat sebagai antipati negara berkembang terhadap Islam,'' tulis Greg.

Tanggapan Wakil Menag

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan penilaian Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy, bahwa pemerintahan Jokowi tidak ramah terhadap keberagaman dan represif terhadap kaum Islamis, sangat keliru.

''Penggunaan istilah 'Islamisme' oleh Greg Fearly keliru atau kurang tepat. Apalagi mencontohkannya dengan celana cingkrang dan cadar. Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama,'' terang Wameng dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya dikenal sangat religius. Karena itu, nilai dan ekspresi keberagamaan sangat mewarnai relasi antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ''Hal itu tidak mungkin dibatasi, apalagi diingkari dan direpresi,'' jelasnya.

''Upaya meningkatkan kehidupan keagamaan justru terus dilakukan oleh negara melalui Kementerian Agama yang bersinergi dengan ormas, majelis, dan lembaga keagamaan.'' lanjutnya.

Wamenag mengatakan, di era globalisasi, Indonesia dan negara lain menghadapi tantangan infiltrasi paham transnasional, baik dalam bentuk liberalisme, sekularisme, maupun ekstremisme. Infiltrasi nilai-nilai yang berpotensi merusak tatanan kemasyarakatan Indonesia yang religius inilah yang perlu diantisipasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penguatan toleransi dan pengarusutamaan moderasi beragama.

''Jadi bukan Islamisme. Yang kita mitigasi dan antisipasi adalah berkembangnya paham dengan tiga karakter, yaitu: Anti-Pancasila dan NKRI, ekstrem dan anarkis sehingga sampai menistakan nilai-nilai kemanusiaan, serta intoleran, terjebak pada klaim kebenaran dan fanatisme kelompok,'' jelas Zainut.

''Pendekatan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penilaian Greg Fearly terkait tindakan represif jelas tidak tepat,'' sambungnya.

Zainut menambahkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang harus terus dirawat, dijaga, dan ditingkatkan.

Hasil survei Balitbang-Diklat Kemenag, sejak 2015 hingga 2019, angka rata-rata indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) selalu berada di atas angka 70 atau pada kategori tinggi. Indeks KUB tahun 2019 ada pada angka 73,83.

''Indeks ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah baik, dan itu yang terus dijaga pemerintah dan masyarakat,'' ucap Zainut.***