Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Diapresiasi Sana-Sini
Hukum
17 jam yang lalu
Jokowi Diapresiasi Sana-Sini
2
Indonesia Bisa Lakukan Ini untuk Palestina, Menurut Gelora
Politik
10 jam yang lalu
Indonesia Bisa Lakukan Ini untuk Palestina, Menurut Gelora
3
SRP Dilaporkan ke Dewas KPK
Hukum
17 jam yang lalu
SRP Dilaporkan ke Dewas KPK
4
Andre Adruano Masuk Barisan Pencetak 1.000 Angka
Olahraga
24 jam yang lalu
Andre Adruano Masuk Barisan Pencetak 1.000 Angka
5
Langsung Lolos Semifinal, Milos Pejic Paksa Putar Otak
Olahraga
24 jam yang lalu
Langsung Lolos Semifinal, Milos Pejic Paksa Putar Otak
6
Duel Sengit Firman Dwi Nugroho dan Pringgo Regowo di Bawah Ring
Olahraga
24 jam yang lalu
Duel Sengit Firman Dwi Nugroho dan Pringgo Regowo di Bawah Ring
Home  /  Berita  /  Politik

PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat

PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
Ilustrasi. (Net)
Sabtu, 26 September 2020 16:48 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengaku tidak sependapat dan tidak setuju dengan pemberian PMN sebesar Rp 20 Trilliun kepada PT BPUI (Persero), yang diantaranya dialokasikan untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya (Persero).

Demikian diungkapkan Anis Byarwati menanggapi rencana Menteri keuangan Sri Mulyani yang akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 2021 mendatang senilai Rp 20 triliun.

Penyertaan Modal Negara di BPUI yang dimaksudkan diantaranya untuk penyelesaian masalah Jiwasraya. Sebagaimana diketahui, BPUI sendiri telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk mengambil alih portofolio PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, fraud, dan mismanagement," kata Anis melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Sabtu (26/9/2020).

Sehingga kata dia, kasus perampokan atas Jiwasraya harus di proses secara hukum, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah.

Pemberian PMN sebesar Rp 20 trilliun yang bersumber dari APBN kata Anis, merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia. "Hal tersebut merupakan pencederaan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Anis juga menekankan agar aset-aset Jiwasraya yang masih bisa di selamatkan, hendaknya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah 'tradisional' Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan. "Bukan untuk nasabah saving plan," pungkasnya.***

wwwwww