Home  /  Berita  /  Politik

Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah

Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid saat sosialisasi 4 Pilar MPR di Jawa Barat. (Dok. MPR)
Sabtu, 19 September 2020 13:23 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid geram, pelajaran Sejarah dihilangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dari kurikulum terbaru untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). 

"Mendikbud Nadiem Makarim buta sejarah," ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, Sabtu (19/9/2020) di Jakarta.

Menurut Gus Jazil, langkah Mendikbud Nadiem Makarim tersebut justru tanpa sengaja telah melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa. "Ini jelas langkah mundur, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah 'Jasmerah'," tegasnya.

Kebijakan itu menurutnya akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar.

Ads

"Percayalah, lambat laun, Indonesia akan kehilangan identitas, jatidiri. Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah," tambahnya.

Untuk itu, Gus Jazil meminta Menteri Nadiem untuk kembali belajar soal sejarah pendidikan di Indonesia. "Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA," tukasnya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan pelajaran sejarah tak dihapus namun sedang ada pengkajian ulang soal kurikulum baru.

"Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia pada saat ini dan yang akan datang," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2020).

Totok mengatakan sejarah menjadi komponen penting bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai dalam pelajaran sejarah menjadi salah satu kunci pengembangan karakter.

"Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa," tegasnya.

Isu dihapusnya pelajaran sejarah termuat dalam dokumen yang beredar terkait 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum Asesmen Nasional'. Totok mengatakan rencana penyederhanaan kurikulum tersebut masih dalam tahap awal dan pembicaraan.

"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis," ujar Totok.

Dia menuturkan penggodokan penyederhanaan kurikulum ini dilakukan dengan hati-hati. Kemendikbud juga disebut mengharapkan masukan dari seluruh pihak terkait.

"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, muncul petisi daring (online) yang mengusung isu soal mata pelajaran sejarah untuk SMA dan sederajat. Petisi di change.org atas nama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) berjudul 'Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa' telah mendapat 10.473 tanda tangan hingga Jumat (18/9/2020) malam.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka tidak rela bila pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum.

"Tempatkan mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar/umum yang wajib diajarkan kepada seluruh anak bangsa di semua tingkatan kelas (X, XI, XII) dan jenjang (SMA/SMK/MA/MAK)!" demikian bunyi petisi itu.

Petisi ini muncul seiring beredarnya dokumen digital dengan sampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional', tertanggal 25 Agustus 2020.***

wwwwww