Home  /  Berita  /  Sumatera Barat

Selain Penjara dan Denda, KPK Juga Tuntut Pencabutan Hak Politik Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria

Selain Penjara dan Denda, KPK Juga Tuntut Pencabutan Hak Politik Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria
Muzni Zakaria menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Padang, pada Rabu (16/9/2020). (antarasumbar/fathulabdi)
Rabu, 16 September 2020 23:38 WIB
PADANG - Selain menuntut Bupati Solok Selatan non aktif Muzni Zakaria dengan hukuman penjara dan denda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menuntut pencabutan hak politik bupati yang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

''Kami meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Muzni Zakaria berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik,'' kata JPU Rikhi Benindo Maghaz Cs, dalam tuntutan yang dibacakan di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/9/2020).

Jaksa menuntut pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik tersebut selama empat tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

Selain pencabutan hak politik, Muzni juga dituntut jaksa dengan hukuman selama enam tahun penjara, denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Muzni juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3,375 miliar subsider dua tahun kurungan.

Muzni yang hadir ke persidangan mengenakkan kemeja hitam bercorak dituntut dengan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 12 huruf b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto (Jo) pasal 64 ayat (1) KUHPidana atas kasus dugaan suap terkait proyek Masjid Agung Solok Selatan tahun anggaran 2018, dan pekerjaan jembatan Ambayan Solok Selatan tahun anggaran 2018.

Dalam pertimbangan jaksa disebutkan hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, tidak berterus terang dan mengakui perbuatannya. Serta perbuatan terdakwa mengakibatkan kedua proyek pembangunan belum selesai dan belum bisa dilanjutkan.

Sedangkan hal yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan.

Menanggapi tuntutan jaksa itu, Muzni yang didampingi oleh penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang berikutnya. "Kami akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang berikutnya," kata penasehat hukum terdakwa Audi Rahmat.

Pihaknya mengatakan pokok pembelaan nanti akan mengupas proses penerimaan uang, karena apa yang disampaikan oleh jaksa hanya bersifat asumsi.

Ia menambahkan tidak ada fakta persidangan yang mengatakan kalau M Yamin Kahar dengan Muzni ada perjanjian terkait komitmen fee dalam dua proyek.

"Menurut kami apa yang disampaikan jaksa sifatnya asumsi. Penerimaan uang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan proyek," ujarnya.

Sebelumnya, Muzni Zakaria menjadi terdakwa atas kasus dugaan suap yang diterima dari seorang pengusaha bernama Muhammad Yamin Kahar.

Muzni diduga telah menerima uang sebesar Rp25 juta, kemudian uang Rp100 juta, berupa karpet masjid senilai Rp50 juta, dan terakhir Rp3,2 miliar, sehingga totalnya Rp3,375 miliar atau setidak-tidaknya pada jumlah itu.

Padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang-uang dan karpet tersebut sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa (Muzni) memberikan dua paket pembangunan kepada pihak pengusaha Muhammad Yamin Kahar.

Dua paket pembangunan itu adalah Masjid Agung Solok Selatan tahun anggaran 2018, dan pekerjaan jembatan Ambayan Solok Selatan tahun anggaran 2018.

Pada bagian lain, pengusaha pemberi suap bernama Muhammad Yamin Kahar sudah divonis lebih dahulu oleh majelis hakim dengan hukuman 2,5 tahun penjara. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:Antara
Kategori:Solok Selatan, Sumatera Barat, Hukum

wwwwww