Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
2
DPC Gerindra Bukittinggi Klarifikasi Keterlibatan Kadernya dengan Cawako Petahana
Politik
24 jam yang lalu
DPC Gerindra Bukittinggi Klarifikasi Keterlibatan Kadernya dengan Cawako Petahana
3
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
Peristiwa
24 jam yang lalu
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
4
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
22 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
5
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
Politik
22 jam yang lalu
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
6
Resesi Sosial
Opini
20 jam yang lalu
Resesi Sosial
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kemendagri Beri ADM untuk Kada Patuh Protokol Covid-19

Kemendagri Beri ADM untuk Kada Patuh Protokol Covid-19
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Ist./Puspen)
Kamis, 10 September 2020 19:37 WIB

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang maju sebagai petahana dalam Pilkada 2020, yang mereka patuh protokol kesehatan Covid-19.

"Kita memberikan apresiasi bahkan ke daerah tersebut akan kita berikan reward berupa Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Dukcapil. Bupati ada 2, Wakil Walikota ada 2 , Gubernur 1, yaitu: Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Walikota Ternate, Wakil Walikota Denpasar, Gubernur Gorontalo. Ini yang daerahnya tertib tidak terjadi pengumpulan massa," kata Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Kamis (10/9/2020). 

Di lain pihak, dengan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri telah mengeluarkan 72 teguran tertulis kepada bakal paslon yang masih berstatus kepala daerah atau Aparat Sipil Negara (ASN), di antaranya: 1 Gubernur, 36 Bupati, 25 Wakil Bupati, 5 Wali Kota dan 5 Wakil Wali Kota.

"Kepada Paslon yang petahana karena statusnya adalah Kepala Daerah atau ASN maka kami sudah melaksanakan melakukan peneguran," kata Mendagri.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, GoNews Group

wwwwww