Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
2
DPC Gerindra Bukittinggi Klarifikasi Keterlibatan Kadernya dengan Cawako Petahana
Politik
24 jam yang lalu
DPC Gerindra Bukittinggi Klarifikasi Keterlibatan Kadernya dengan Cawako Petahana
3
Hasil Tes Swab BIN Diduga Tidak Akurat
Kesehatan
24 jam yang lalu
Hasil Tes Swab BIN Diduga Tidak Akurat
4
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
5
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
21 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
6
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
Politik
22 jam yang lalu
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
Home  /  Berita  /  Politik

Sertifikasi Dai Sebaiknya Dihentikan, Menurut Legislator

Sertifikasi Dai Sebaiknya Dihentikan, Menurut Legislator
Foto: Ist.
Rabu, 09 September 2020 22:10 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, program sertifikasi dai atau penceramah bersertifikat, sepatutnya dihentikan. Komisi VIII DPR, juga tidak pernah memberikan persetujuan atas program ini.

"Menteri Agama mengatakan bahwa program sertifikasi dai/pemceramah bersertifikat sudah dikerja-samakan dengan MUI, BNPT, BPIP, dan sebagainya. Tetapi anehnya, program itu malah tidak pernah dimajukan oleh Kementerian Agama kepada mitra kerja konstitusionalnya yaitu kepada DPR sebagai program kerja Kemenag, apalagi sebagai program prioritas Kemenag tahun 2020," kata HNW dalam pernyataan tertulis, Rabu (9/9/2020).

Tapi, tutur HNW, dalam sebuah rapat dengan Komisi VII DPR RI baru-baru ini, Menag menyampaikan bahwa para Penceramah/Da’i tidak harus bersertifikat, bahkan Dirjen Bimas Islam juga menyampaikan bahwa program itu sukarela dan tidak ada konsukensi sanksi.

"Menjadi aneh jika Kemenag ngotot mengerjakan program dengan kualifikasi seperti itu, seolah-olah malah jadi kewajiban, apalagi dengan mengatakan sudah didukung oleh MUI," ujar HNW.

Faktanya, terang HNW, MUI justru melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum dan Waketum MUI, secara tegas dan terbuka menolak program itu. Penolakan secara terbuka juga disampaikan oleh PP Muhammadiyah.

"Dengan fakta-fakta itu, maka mestinya program ini dihentikan saja dan tidak dilanjutkan, agar tidak melanjutkan keresahan umat dan hal yang potensial memecah belah di antara umat," pungkas HNW.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik

wwwwww