Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
24 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
2
Resesi Sosial
Opini
22 jam yang lalu
Resesi Sosial
3
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Peristiwa
23 jam yang lalu
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
4
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Peristiwa
7 jam yang lalu
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
5
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
Ekonomi
18 jam yang lalu
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
6
Ketua MPR Ajak Mahasiswa Pascasarjana USU Bantu Pecahkan Persoalan Bangsa
Politik
22 jam yang lalu
Ketua MPR Ajak Mahasiswa Pascasarjana USU Bantu Pecahkan Persoalan Bangsa
Home  /  Berita  /  Hukum

RUU Ciptaker Kena Semprit Lagi, Kali Ini soal Iklan Rokok dan Miras

RUU Ciptaker Kena Semprit Lagi, Kali Ini soal Iklan Rokok dan Miras
Foto: Ist.
Rabu, 09 September 2020 15:42 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sukamta menyatakan, perubahan yang dilakukan RUU Cipta Kerja terhadap UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, bertentangan dengan semangat UU Penyiaran itu sendiri.

Khususnya, kata Sukamta, kepada wartawan parlemen, Rabu (9/9/2020), perubahan di RUU Ciptaker itu "bertentangan dengan tujuan penyiaran, yaitu untuk memperkukuh integrase nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia,".

Di antara perubahan yang dimaksud Sukamta, anta lain; dihapusnya sanksi pidana larangan iklan rokok, minuman keras dan zat adiktif; diubahnya perizinan siaran untuk radio dan televisi dari kementerian menjadi pemerintah; menghapus perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutannya; dan menghapus syarat izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran berlangganan.

Terkait penghapusan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutannya, kata Sukamta, pengontrolan terhadap dunia penyiaran akan semakin sulit dilakukan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Nasional, Politik, Hukum

wwwwww